Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

masa penyesuaian antara suami isteri. Sedangkan dalam
tahap ketiga yaitu setelah membentuk keluarga, suami isteri
perlu memikirkan dan merencanakan dengan kehadiran anak.
Keduanya harus saling mendukung, saling memahami dan saling
melengkapi. Disamping itu juga harus memaksimalkan peran dan
fungsi masing-masing dalam berkeluarga.
Namun berbagai pembedaan peran, fungsi, tugas dan
tanggung jawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan
baik secara langsung maupun tidak langsung dan dampak
suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah
menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam
adat, norma ataupun struktur masyarakat. Gender masih diartikan
oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin, akibatnya di
dalam kehidupan masyarakat masih ada yang berpandangan
bahwa perempuan dan laki - laki tidak sama kedudukannya
dalam keluarga, masih terjadi proses pembagian peran dan
tanggung jawab terhadap laki - laki dan perempuan. Hal inilah
yang menyulitkan membedakan pengertian antara seks (laki-laki
dan perempuan) dengan gender. Untuk memahami gender harus
dibedakan antara kata gender dan seks (jenis kelamin). Gender
menurut Fakih (2006:71) merupakan suatu sifat yang melekat pada
kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara
sosial maupun kultural. Masyarakat belum memahami bahwa
gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan
tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan.
Tidak sedikit masyarakat yang masih berpikir bahwa
membicarakan kesetaraan gender merupakan sesuatu yang
mengada-ada dan hal yang terlalu dibesar-besarkan. Kelompok
orang yang berpikir konservatif seperti ini menganggap bahwa
kedudukan perempuan dan laki-laki dalam keluarga maupun
dalam masyarakat memang harus berbeda. Jadi untuk hidup
berkeluarga harus terencana sejak awal dengan didukung oleh
adanya komitmen antara suami dan isteri tentang perlunya
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
243