Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

memudah kan program pemberdayaan masyarakat. Proses internaliasasi
tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan keseharian
masyarakat. Kemudian hal yang harus dilakukan adalah membangun
kelembangaan di tengah-tengah masyarakat, kelembangaan
yang dimaksud tidak bersifat fisik. Fungsi kelembangaan disini
adalah untuk menjamin kegiatan pemberdayaan masyarakat tetap
berkelanjutan meskipun fasilitator sudah tidak mendampingi
masyarakat di lapangan. Proses institusionaliasi dapat ditempuh
dengan cara pembentukan kelompok-kelompok masyarakat
ataupun memberdayakan kembali kelompok yang telah ada
sebelumnya dalam hal ini kelompok sadar wisata.
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengelolaan
pulau-pulau kecil terluar menyebutkan bahwa Pengelolaan Pulaupulau
kecil terluar dilakukan dengan tujuan: (a) menjaga keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keamanan
Nasional, Pertahanan Negara dan Bangsa serta menciptakan
stabilitas Kawasan; (b) memanfaatkan sumber daya alam dalam
rangka pem bangunan yang berkelanjutan dan (c) memberdayakan
masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan
Adapun prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah
berwawasan nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat
(Widiyanta 2007). Wawasan nusantara yaitu tetap memperhatikan
keberagaman permasalahan dan potensi yang ada di masingmasing
daerah di Indonesia sehingga dibutuhkan strategi dan
treatment yang berbeda pula. Berkelanjutan artinya seluruh
kebijakan ataupun program dari pemerintah harus memperhatikan
relevansi dengan situasi dan kondisi di masa mendatang,
sedangkan berbasis masyarakat dimaknai dengan people centered
development, masyarakat sebagai poros utama pembangunan dan
juga sebagai subjek sekaligus objek pembangunan Dilihat dari
aspek kedaerahan maka tidak akan terlepas dari kearifan lokal
yang dimiliki masyarakat di setiap daerah masing-masing.
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
211