Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
Tulisan saya berjudul Pengembangan Ekowisata Laut berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif di Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna Ditulis bersama Dr. S. Djuni Prihatin M.Si
Tulisan saya berjudul Pengembangan Ekowisata Laut berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif di Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna
Ditulis bersama Dr. S. Djuni Prihatin M.Si
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
jiwa, klinik, penjara, dan lainnya. Diskursus yang hadir di dalam
institusi seperti itu, menurut Ellis (2000), juga telah merambah pada
bidang lainnya seperti pendidikan dan juga perawatan kesehatan.
Pendisiplinan dan pengelolaan tubuh, menurut Foucault
(1977), berkaitan dengan praktek pemilahan di mana kelompok
ataupun individu diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan
standar kategori tertentu, sehingga yang normal dipisahkan dari
yang abnormal, yang gila dibedakan dari yang waras, yang lurus
dipilah dari yang menyimpang. Klasifikasi yang demikian telah
menghadirkan wujud ekspresi berupa bangunan-bangunan dan
institusi-institusi di mana tubuh-tubuh pasien atau pesakitan
‘dipenjara’ ataupun ‘dipamerkan’ (Twigg 2000). Dalam konteks
pengklasifikasian tubuh seperti itu, kebijakan sosial memegang
peranan penting untuk menetapkan standar dan norma.
Bagi Foucault (1972), negara modern bergantung pada praktek
pengawasan dan pengintaian (surveillance) terhadap masyarakat
sehingga sejak kelahiran hingga kematian, mereka terus-menerus
dipantau, dihitung, dan direkam. Model negara kesejahteraan di
abad ke-20 pun telah diperkuat dengan teknik pengawasan dan
pengintaian seperti itu (Ellis & Dean 2000). Akan tetapi, diskusi
tentang pengawasan dan pendisiplinan tubuh belum menjadi
sesuatu yang signifikan di dalam kebijakan sosial. Dengan
menggunakan pendekatan posmodern khususnya Foucauldian,
fokus utama yang selama ini diarahkan pada negara beserta
institusi-institusi formalnya, bisa digeser pada isu terabaikan seperti
tubuh untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan berpraktek dan
hadir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Ketiga, disabilitas tubuh sebagai relevansi nyata mengenai
relasi antara topik tubuh dan kebijakan sosial. Hingga sekarang, isu
mengenai disabilitas telah banyak dibahas terutama berhubungan
dengan dimensi sosial bagi pengakuan dan penerimaan kaum
disabilitas yang kerap mengalami stigmatisasi di tengah-tengah
masyarakat (Barnes & Mercer 2006; Clements & Read 2008; Morris
176
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan