Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

sebuah entitas yang independen dan objektif dengan perangkat
strukturnya. Negara dinilai memainkan peran kunci di dalam
mengorganisasi relasi-relasi kekuasaan dan memiliki kepentingan
atas kapital. Sementara di dalam tradisi liberal, negara diposisikan
sebagai entitas yang netral terutama dalam konteks kompetisi antar
kelompok-kelompok di luar negara. Dalam fungsi negara menurut
Marxisme dan Liberalisme yang lebih menonjolkan kedaulatan
(sovereignty) dan juga pemaksaan untuk tunduk pada hukumnya,
pendekatan posmodern khususnya Foucauldian justru lebih
menekankan negara pada praktek kekuasaan (exercise of power).
Dalam konteks demikian, kekuasaan difokuskan pada ranah
sosial yang terkait dengan pengelolaan dan fasilitasi penyelesaian
persoalan kebutuhan, sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.
Model kekuasaan negara demikian bisa dicontohkan pada
teknologi baru pemantauan populasi penduduk.
Gagasan ketiga yang muncul adalah berakhirnya narasinarasi
besar (grand narratives) khususnya Marxisme ataupun ideide
lainnya yang punya kecenderungan mendeterminasi struktur.
Selama tahun 70an dan 80an, kajian kritis dari kebijakan sosial
berakar pada Marxisme yang menganalisis negara kesejahteraan
pada keterkaitannya dengan kapitalisme dan memandang kelas
sebagai pengkategori, pembagi atau pembeda masyarakat yang
utama, sementara konsep seperti gender, usia, dan ras ditambahkan
kemudian (Hillyard dan Watson 1996; Watson 2000). Posmodernisme
menantang pandangan yang condong pada totalitas dan meta narasi
seperti itu dengan menawarkan gagasan bahwa pengetahuan hanya
mungkin bila lokal, spesifik, dan parsial.
Akan tetapi, gagasan seperti di atas tak selalu bisa diterima.
Taylor-Gooby (1994) misalnya, memandang posmodernisme yang
begitu fokus pada keragaman, perbedaan, dan lokalisme serta
mengkritisi tawaran universal atau yang disebut dengan meta
narasi bagi masalah ketimpangan, justru melupakan perubahan
yang benar-benar terjadi di masyarakat yakni universalisasi
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
169