Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Gibbins 1998; Hillyard & Watson 1996; Watson 2000). Perdebatan
terjadi karena adanya hal kontradiktif yakni posmodern di satu
sisi sungguh mengkritisi narasi-narasi dan teori-teori besar
sementara pada sisi lainnya ‘mainstream’ dari kebijakan sosial
masih memiliki komitmen pada universalisasi. Kebijakan sosial
dengan kecenderungan universalisme tersebut dipandang kurang
mempertimbangkan episteme lokal dan realitas perbedaan,
bahkan menurut Gibbins (1998: 31) ‘kurang politis dan cenderung
pragmatis’.
Area kebijakan sosial diwarnai oleh oposisi yang saling
berlawanan: pengangguran dan pekerja; the abled dan disabled;
sehat dan sakit; normal dan abnormal; ataupun pelaku kriminal
dan warga yang tertib (Hillyard & Watson 1996; Watson 2000).
Di satu pihak terdapat kategori yang membawa ‘superioritas
moral’ sementara pada pihak lainnya terdapat kategori yang
‘kurang’, ‘salah’, ‘lemah’ dan perlu dikoreksi ataupun diperbaiki.
Tirani dari oposisi biner seperti itu terasa kental di dalam kajian
tersebut. Pendekatan yang umum di dalam kebijakan sosial juga
berciri linear yang merupakan fondasi dan kelanjutan dari proyek
enlightenment atau pencerahan di Eropa sekitar abad ke-17 dan ke-
18. Apa yang diyakini dari pendekatan demikian adalah bahwa
tahap demi tahap, langkah demi langkah yang tepat dijalani akan
membawa kepada kemajuan dan perbaikan kehidupan masyarakat
yang lebih tertata, rapi dan teratur.
Lain dengan esensi pendekatan yang lazim di dalam kebijakan
sosial tersebut, pendekatan posmodern justru membongkar dan
menginterupsi batas dari kategori - kategori oposisi (Carter 1998;
Gibbins 1998). Yang diperdebatkan oleh pendekatan ini adalah
keterkaitan juga fragmentasi kategori berdasarkan pandangan
adanya dominasi dan kekuasaan. Tak ada tirani linearitas bagi
kemajuan dan tak ada langkah-langkah yang mutlak dilalui untuk
sampai pada sesuatu yang bernama progresivitas. Posmodenisme
sebagai pendekatan akademis sesungguhnya tidak jauh berbeda
166
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan