Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Ketersediaan Dokter
Pada permasalahan ketersediaan dokter, berdasarkan data dari
Profil Kesehatan Kabupaten Kulonprogo 2016 di tujuh Puskesmas
perbatasan (Puskesmas Temon 2, Kokap 1 dan 2, Samigaluh 1
dan 2, Girimulyo 2 dan Kalibawang), jumlah dokter umum yang
melakukan praktek adalah sejumlah tiga belas dokter dengan
asumsi tanpa menambahkan keberadaan dokter pada praktek klinik
(non Puskesmas). Padahal jumlah dari wilayah cakupan penduduk
pada tujuh puskesmas tersebut adalah 112.768 jiwa, sehingga
rasio antara jumlah dokter dan jumlah penduduk pada wilayah
perbatasan tersebut adalah 1:8.675 jiwa. Jika dibandingkan dengan
rasio ketersediaan dokter di wilayah Kabupaten Kulonprogo dengan
nilai 1:2.958 (Profil Kesehatan Kulonprogo 2016), maka akan sangat
terlihat ketimpangan persebaran dokter pada wilayah perbatasan.
Hal tersebut jelas memengaruhi beban kerja dokter, terlebih ketika
seorang dokter masih mempunyai tugas ganda pada jabatan
fungsional dan struktural. Berdasarkan keterangan dari narasumber,
walaupun Puskesmas di wilayah perbatasan telah beralih sistem
menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang berarti telah
mampu melakukan penyediaan barang dan jasa secara mandiri
termasuk dalam penambahan tenaga dokter, tetapi hal tersebut
dirasa tidak banyak membantu. Pada kebutuhan penambahan yang
telah diusulkan oleh beberapa Puskesmas belum juga berhasil.
Permasalahan pengendalian penyakit menular
Penyakit menular yang masih terdapat pada wilayah
perbatasan Kulonprogo dan Jawa Tengah menurut narasumber
adalah malaria, demam berdarah dengue (DBD) dan diare.
Perhatian ekstra diberikan pada penanganan penyakit Malaria
dengan melaksanakan program kerjasama lintas batas antara
pemerintah daerah tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kulonprogo,
Magelang dan Purworejo. Namun ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan, yang terkait ketidakefektifan pelaksanaan program
158
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan