Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

kajian ini, narasumber-narasumber (key informants) merupakan
seseorang yang mempunyai jabatan dalam melaksanaan program
urusan wajib bidang kesehatan yang dilakukan pada wilayah
perbatasan antara Provinsi DI. Yogyakarta dengan Provinsi Jawa
Tengah. Narasumber tersebut antara lain: Kepala Puskesmas,
Kepala Bagian Tata Usaha Puskesmas dan Pejabat struktural
Puskesmas yang telah lama bekerja pada suatu wilayah dan sangat
mengetahui permasalahan dan kondisi kesehatan pada wilayah
perbatasan.
Kriteria utama AHP pada kajian ini disarikan dari sasaran
pembangunan kesehatan yang tertuang pada Recana Strategis
Kementrian Kesehatan (Renstra Kemenkes) 2015-2019. Pada
dokumen tersebut tertulis mengenai sasaran yang ingin dicapai
yang berupa peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan
pelayanan kesehatan. Aspek sasaran pembangunan kesehatan pada
dokumen Renstra Kemenkes 2015-2019 antara lain: meningkatnya
status kesehatan dan gizi masyarakat; meningkatnya pengendalian
penyakit menular dan tidak menular; meningkatnya pemerataan
dan mutu pelayanan; meningkatnya perlindungan finansial,
ketersediaan penyebaran dan mutu obat serta sumber daya
kesehatan.
Sedangkan turunannya pada sub kriteria AHP mengacu pada
aspek pelayanan umum pada fokus layanan urusan kesehatan wajib
RPJMD DIY 2012-2017. Pada dokumen tersebut, layanan urusan
wajib bidang kesehatan dilakukan melalui kebijakan program
dan kegiatan yang menekankan pada upaya peningkatan mutu
dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat, khususnya pada penyediaan pelayanan dan
sarana kesehatan. Aspek prioritas pembangunan kesehatan pada
dokumen RPJMD DIY 2012-2017 antara lain: rasio posyandu
per satuan balita; rasio uskesmas dan Puskesmas pembantu;
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
147