Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

tidak dibebani dengan persoalan administratif karena perbedaan
kebijakan antar daerah otonom. Paradigma desentralisasi telah
menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk menuntut kualitas
pelayanan publik yang sederhana, cepat dan murah pada
pemerintah. Oleh karena itu, fungsi penyediaan layanan publik
oleh pemerintah daerah perlu ditingkatkan, salah satunya melalui
perjanjian kerjasama antar daerah. Dalam hal ini, kesepakatan
bersama antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo
Tahun 2015 patut menjadi contoh. Untuk peningkatan layanan
kesehatan, warga di Kabupaten Kulon Progo dapat berobat gratis
ke fasilitas kesehatan Kabupaten Purworejo dan sebaliknya. Biaya
pengobatan selanjutnya diklaim lewat masing-masing Dinas
Kesehatan kabupaten. Ini merupakan sebuah bentuk pelayanan
publik di wilayah perbatasan yang luwes dan tidak tersegmentasi
oleh batas daerah administrasi pemerintahan.
Oleh karena pentingnya pelayanan publik pada wilayah
perbatasan, artikel ini akan membahas hasil studi evaluasi pada
aspek kesehatan yang telah dilakuakan Pemerintah Provinsi
DI. Yogyakarta dengan melihat pencapaian standar pelayanan
minimumnya berdasar dokumen Rencana Strategis Kementrian
Kesehatan 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi DIY 2012 -2017.
Metode Analisis AHP
Metode analisis AHP (Analytical Hierarchy Process) yang
disertai dengan wawancara mendalam kepada narasumber
kunci dan desk review pada data sekunder menjadi metode utama
dalam menganalisa permasalahan pelaksanaan urusan wajib
bidang kesehatan pada kajian ini. Konsep model AHP adalah
merubah nilai-nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif, sehingga
memudahkan dalam mendapatkan bobot/prioritas pada suatu
masalah. Hal terpenting dalam menggunakan metode AHP terletak
pada input utamanya, yaitu persepsi seorang ahli. Dalam analisa
146
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan