Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Yogyakarta Tahun 2012-2017 meskipun disusun dengan memasukkan
isu ketimpangan pembangunan antar wilayah, namun
tidak melihat wilayah perbatasan sebagai area prioritas dalam
pembangunan daerah. Beberapa hal di wilayah perbatasan seperti
sektor transportasi, kesehatan dan penanaman modal juga telah
disebutkan pada dokumen perencanaan tersebut, namun masih
bersifat umum. Oleh karena itu, program dan kegiatan, beserta
alokasi anggaran pembangunan oleh Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta ke wilayah perbatasan Daerah Istimewa
Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah masih relatif minim. Wilayah
perbatasan masih menjadi halaman belakang yang tertinggal dari
sisi pembangunan fisik dan pelayanan publik.
Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
tampaknya masih terlalu fokus melayani ke dalam pusat-pusat
pertumbuhan wilayah (inward looking) yang mudah dalam hal
jangkauan dan ketersediaan sarana pendukung layanan. Kondisi
tersebut akan berbeda saat melakukan pelayanan publik di
wilayah perbatasan. Instansi pemberi layanan akan dihadapkan
pada topografi medan yang relatif sulit, keterbatasan infrastruktur
pendukung layanan, dan perbedaan kebijakan administrasi
pelayanan bagi pengguna yang berasal dari daerah otonom lain yang
berbatasan. Sebagai contoh yang pernah terjadi mengenai perbedaan
kebijakan administrasi dalam pelayanan kesehatan melalui
Jamkesda di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo.
Masing-masing pemerintah daerah menerapkan layanan berjenjang
dengan menganut sistem rujukan, mulai dari puskesmas di wilayah
kabupaten setempat hingga rumah sakit rujukan provinsi. Sistem
ini tentunya menimbulkan kesulitan tersendiri bagi masyarakat
di wilayah perbatasan yang ingin mengakses layanan kesehatan
melalui Jamkesda pada daerah otonom sebelahnya, misalnya karena
alasan jarak tempuh yang lebih dekat.
Pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah perbatasan
semestinya tidak kaku. Masyarakat wilayah perbatasan sebaiknya
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
145