Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

More documents

Recommendations

Info

Self, S dan Grabowski, R. (2013). Female Autonomy in Rural NorthIndia: Impact on Economic, Social, and Political Factors. Journal ofEconomic Development, 38(1):59-82.Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan KemandirianDesa. Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik, 19(2):115-131.Suryadarma, D., Poesoro, A., Budiyati, S. Akhmadi, Rosfadhila,M. 2007. Dampak Supermarket terhadap Pasar dan PedagangRitel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia. Jakarta:SMERU.Tan, Q. 2010. Why Village Election Has Not Much Improved VillageGovernance. Journal of China Political Science, 15:153-167. DOI10.1007/s11366-010-9095-1.Tryatmoko, M. W. 2014. Menata Ulang Kebijakan PemekaranDaerah di Indonesia. Masyarakat Indonesia, 40(2):191-209.www.merriem-webster.com (http://www.merriam-webster.com/dictionary/autonomy (diakses tanggal 2 November 2016).142Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
Evaluasi Upaya Pemenuhan PelayananKesehatan pada Wilayah Perbatasan DIYMatahari Farransahat 1 dan Siti Hadiyati Nur Hafida 2Latar BelakangBanyak fenomena menarik ditemukan pada wilayah perbatasanadministrasi pemerintahan, baik pada tingkat antarnegara maupun antar wilayah di dalam suatu negara. Begitujuga pada fenomena penyediaan pelayanan publik antar wilayahadminis trasi provinsi di Indonesia. Pemberlakuan otonomidaerah yang mensyaratkan batas wilayah/daerah sebagai dasarpenye lenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerahsetempat, memberikan “keunikan sosial” pada masyarakat diwilayah perbatasan selaku penerima manfaat pelayanan publikdari negara. Keunikan tersebut khususnya dalam hal mengaksesdan memanfaatkan pelayanan publik yang disediakan dari keduawilayah pemerintahan yang berbeda. Pada wilayah perbatasanDaerah Istimewa Yogyakarta – Provinsi Jawa Tengah diketahuiternyata tidak hanya keunikan sosial yang terjadi melainkan jugapelayanan publik yang masih belum optimal.Masyarakat di wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta– Provinsi Jawa Tengah belum dapat mengakses layanan dasarseperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (konteks urusanpekerjaan umum) dengan memadai. Salah satu indikator yangdigunakan untuk mengetahui keberhasilan pelayanan publik tersebutadalah dengan melihat tingkat Indeks Pembangunan Manusia1 Dosen di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK), UniversitasGadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia. Email:matahari.farransahat@ugm.ac.id2 Kantor Konsultan, Madani Callysta Saibuyun. Email: nur.hafida@ums.ac.idPengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan143
Page 1 and 2:
PENGEMBANGANMASYARAKATDALAM PERSPEK
Page 3 and 4:
Kata PengantarPenelitian adalah sal
Page 5 and 6:
Kata Pengantar EditorPengembangan M
Page 7 and 8:
desa berkaitan dengan kemampuan mas
Page 9 and 10:
Daftar IsiKATA PENGANTARKATA PENGAN
Page 11 and 12:
Daftar TabelTabel 1. Sembilan Koper
Page 13 and 14:
Kontribusi Modal Sosial dalamPengem
Page 15 and 16:
Dalam upaya menuju penghidupan yang
Page 17 and 18:
dan menciptakan hubungan kepercayaa
Page 19 and 20:
komprehensif dan mendalam sejalan d
Page 21 and 22:
dimaksudkan untuk menjadi lembaga s
Page 23 and 24:
Pelaksanaan CSR yang cukup beragam
Page 25 and 26:
Departemen ini secara langsung memb
Page 27 and 28:
selama ini merupakan perpaduan dan
Page 29 and 30:
merupakan upaya menyalurkan anak di
Page 31 and 32:
tidak ramah lingkungan dan menggang
Page 33 and 34:
Program-program pengembangan masyar
Page 35 and 36:
Hayami dan Kikuchi. 1997. Dilema Ek
Page 37 and 38:
Tingginya Angka Kekerasan Antar Pel
Page 39 and 40:
dalam menumbuhkan karakter yang bai
Page 41 and 42:
Praktik Klithih di YogyakartaKlithi
Page 43 and 44:
2. Remaja pelaku klithih memiliki k
Page 45 and 46:
stakeholder yang turut berperan dal
Page 47 and 48:
takut, marah, kecewa, putus harapan
Page 49 and 50:
gunakan pengetahuannya untuk selalu
Page 51 and 52:
4. Aparatur KeamananAparatur keaman
Page 53 and 54:
Sabandar, Switzy. 2017. Daftar Panj
Page 55 and 56:
Kewiralembagaan di Aras Konflik:Ins
Page 57 and 58:
Tabel 1. Sembilan Koperasi Bentukan
Page 59 and 60:
ini sebagai program community devel
Page 61 and 62:
Keterampilansosiala. Persepsi sosia
Page 63 and 64:
aktor memodifikasinya supaya sesuai
Page 65 and 66:
maupun di tingkat elit. Kepemilikan
Page 67 and 68:
Visi yang diperjuangkan adalah terw
Page 69 and 70:
yang terdaftar adalah 41 orang. Seb
Page 71 and 72:
Selain itu, masyarakat yang kehilan
Page 73 and 74:
Pada wilayah stuktur eksternalitas
Page 75 and 76:
diantara mereka (Fukuyama dalam Soe
Page 77 and 78:
lakukan agar masyarakat terdampak t
Page 79 and 80:
Minimnya Sumberdaya WiralembagawanS
Page 81 and 82:
Tantangan institusionalisasi kelemb
Page 83 and 84:
demikian, keberlanjutan kelembagaan
Page 85 and 86:
kebijakan yang dapat mendukung kebe
Page 87 and 88:
Soetomo. 2012. Keswadayaan Masyarak
Page 89 and 90:
Pluralisme Kesejahteraan:Kesejahter
Page 91 and 92:
Pada saat peranan pemerintah dalam
Page 93 and 94:
Artikel ini bertujuan untuk mengkaj
Page 95 and 96:
2008). Konsep kesejahteraan tidak h
Page 97 and 98:
latar belakang konsep ini muncul ka
Page 99 and 100:
Namun demikian dalam praktiknya ban
Page 101 and 102:
desa maupun kecamatan, yang maka ti
Page 103 and 104: keuangan keluarga. Ada anggapan di
Page 105 and 106: menyalurkannya kepada masyarakat pa
Page 107 and 108: kuat. Beberapa program pemerintah y
Page 109 and 110: Terbatas dan UU No 25 tahun 2007 te
Page 111 and 112: tidak disertai dialog-dialog bersam
Page 113 and 114: London: Bedford Square Press of the
Page 115 and 116: Liberalisasi Pertanian, Perubahan I
Page 117 and 118: Kebijakan tentang Trade Related Int
Page 119 and 120: laut, permukaan laut naik dengan ke
Page 121 and 122: daya saing nasional di pasar global
Page 123 and 124: berkembang termasuk di Indonesia um
Page 125 and 126: dan strategis. Jika diperlukan, pem
Page 127 and 128: tikus ini diyakini sebagai dampak d
Page 129 and 130: global dan kondisi cuaca yang tidak
Page 131 and 132: hanya sekedar cukup untuk memenuhi
Page 133 and 134: dorong pembentukan pupuk organic un
Page 135 and 136: Merentang Kemandirian Desa 1Janiant
Page 137 and 138: Oleh karena itu, makalah ini akan m
Page 139 and 140: kelurahan di pinggiran kota difungs
Page 141 and 142: mengelola dan mempertahankan sumber
Page 143 and 144: kepentingan desa, maka campur-tanga
Page 145 and 146: diikuti, misalnya: 60 persen dana p
Page 147 and 148: melakukan pergerakan sirkuler denga
Page 149 and 150: warga desa. Jika kondisi ini tercip
Page 151 and 152: PenutupPemikiran kritis dan kebijak
Page 153: Kingsley, J. J. 2012. Village Elect
Page 157 and 158: Yogyakarta Tahun 2012-2017 meskipun
Page 159 and 160: kajian ini, narasumber-narasumber (
Page 161 and 162: nilai yang berbeda itulah yang menj
Page 163 and 164: pemicu penyakit tidak menular lainn
Page 165 and 166: Sedangkan pada bobot final, permasa
Page 167 and 168: dan penyimpangan perilaku seksual.
Page 169 and 170: 3. Wilayah KulonprogoPermasalahan k
Page 171 and 172: bersama di masa lalu, diantaranya:
Page 173 and 174: Daftar PustakaBappeda Provinsi DIY.
Page 175 and 176: Memikirkan (Kembali)Topik Tubuh dal
Page 177 and 178: praktik pemberian pelayanan sosial
Page 179 and 180: dengan pendekatan sebelumnya yang (
Page 181 and 182: sebuah entitas yang independen dan
Page 183 and 184: (Bordo 1993; Brook 1999; Scott & Mo
Page 185 and 186: yang mana ide ini membuka peluang p
Page 187 and 188: pendengaran, mobilitas, dan lain se
Page 189 and 190: 1991). Namun, topik tubuh masih dip
Page 191 and 192: ketidakadilan, dan ketidaksetaraan.
Page 193 and 194: Foucault, M. 1977. Discipline and P
Page 195 and 196: Pariwisata Inklusif:Kebutuhan Fasil
Page 197 and 198: pengembangan Candi Prambanan yang r
Page 199 and 200: hal ini adalah wisatawan difabel tu
Page 201 and 202: kegiatan. Dalam pengertian ini indi
Page 203 and 204: aktivitas wisata seperti sumber keu
Page 205 and 206:
Unit analisis dalam penelitian ini
Page 207 and 208:
bertanggung jawab atas kondisi kete
Page 209 and 210:
Sedangkan kesadaran hambatan strukt
Page 211 and 212:
sasaran yaitu berdasarkan tipologi
Page 213 and 214:
Pengembangan Ekowisata Laut berbasi
Page 215 and 216:
Status kabupaten Natuna sebagai dae
Page 217 and 218:
Benang merahnya adalah pendekatan a
Page 219 and 220:
Cemaga tengah kecamatan Bunguran Se
Page 221 and 222:
kelapa. Selama ini bagian yang dima
Page 223 and 224:
memudah kan program pemberdayaan ma
Page 225 and 226:
pemberdayaan masyarakat yang dilaku
Page 227 and 228:
Soetomo. 2004. Pemberdayaan Masyara
Page 229 and 230:
Perilaku Penjual Jamu dalamMenghada
Page 231 and 232:
diperhitungkan dengan tanpa adanya
Page 233 and 234:
tertentu tersebut relevan dengan in
Page 235 and 236:
tingkah laku yang dipakai seseorang
Page 237 and 238:
Bu Margiyani, Bu Dwi Retno, dan Bu
Page 239 and 240:
baik. Hal ini terlihat dari adanya
Page 241 and 242:
warung sekitar rumah, atau berbelan
Page 243 and 244:
Jika tidak akan kehabisan, saya men
Page 245 and 246:
Penguatan Kesadaran Hak dan Kewajib
Page 247 and 248:
mereka masing-masing. Setelah selur
Page 249 and 250:
bahan baku yang mengandung unsur ta
Page 251 and 252:
Daftar PustakaAlimandan. 1992. Sosi
Page 253 and 254:
Perencanaan Keluarga Berperspektif
Page 255 and 256:
masa penyesuaian antara suami ister
Page 257 and 258:
lingkungan masyarakat. Kebahagiaan
Page 259 and 260:
internasional ini menekankann bahwa
Page 261 and 262:
fungsi keluarga. Dalam fungsi ini,
Page 263 and 264:
di Daerah Istimewa Yogyakarta lewat
Page 265 and 266:
Membentuk Keluarga Berdasarkan Kese
Page 267 and 268:
antara laki-laki dan perempuan di I
Page 269 and 270:
keluarga yang baik perlu memahami p
Page 271 and 272:
diharapkan dapat dijadikan dasar un
Page 273 and 274:
Semakin jelas bahwa peran ibu dalam
Page 275 and 276:
Habsjah, Atashendartini. 2004. Bung
show all

Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?