Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Penutup
Pemikiran kritis dan kebijakan strategis untuk mewujudkan
kemandirian desa masih terlalu sedikit, baik di lingkungan
akademisi maupun praktisi. Ada kesenjangan antara kebutuhan
untuk menyusun parameter kemandirian dengan temuantemuan
penelitian yang didasarkan pada kasus-kasus yang berbeda.
Kesenjangan ini mengakibatkan diskusi-diskusi tentang
kemandirian desa hanya berkisar pada isu-isu distribusi kekuasaan
atau otoritas di internal warga desa dan antara desa dengan
pemerintah kabupaten atau pusat. Fokus yang terlalu spesifik
ini mengakibatkan pemahaman publik tentang kemandirian
desa condong sempit, yakni bagaimana agar pengelolaan desa
dilakukan oleh otoritas-otoritas politik berbasis desa. Meskipun
tidak sepenuhnya keliru, hal itu berpotensi untuk mendorong
masyarakat desa hanya terpaku pada urusan-urusan politik
lokal desa. Misalnya, persoalan pemilihan kepala desa yang
sering menyedot energi masyarakat. Meskipun dilakukan secara
prosedural, namun sering terjadi bias politik yang merugikan atau
“tidak melahirkan karakter kemandirian dalam pemerintahan
desa” (Tan 2010:164).
Oleh karena itu, pemerintah dan peneliti perlu merentangkan
konsep kemandirian desa ke aspek-aspek non-ekonomi politik,
sebab kekuatan desa itu sering tersimpan di sana. Bentuknya boleh
jadi beragam, antara lain kohesivitas dan soliditas warga, modal
sosial, kearifan lokal merespon perubahan-perubahan eksternal,
dan sebagainya.
Inilah tantangan ke depan terutama bagi para akademisi yang
memiliki konsentrasi dan modal pengetahuan yang kuat di dalam
perkembangan dan pembangunan desa. Lembaga perguruan
tinggi yang tersebar di seluruh nusantara mempunyai kapasitas
yang terandalkan untuk menggali rumusan kemandirian desa
yang lebih operasional. Institusi akademik ini harus mengambil
posisi strategis untuk merumuskan desain sekaligus praktik
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
139