Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

diikuti, misalnya: 60 persen dana pendampingan dialokasikan
pada kegiatan fisik dengan kriteria tertentu. Meskipun cukup baik,
namun standar dan kriteria itu tetap tidak mampu mengakomodasi
atau sesuai dengan realitas di lapangan, karena karakteristik ‘desa
wisata’ yang disasar sering berbeda jauh. Pilihan pada kegiatan
pengembangan fisik akhirnya dilakukan secara terpaksa dengan
konsekuensi produk yang bermutu rendah dan bersifat instan. Di
sini inefektivitas dan inefisiensi program menjadi sangat mudah
ditemukan.
Oleh sebab itu, penyediaan infrastruktur perlu diarahkan
pada pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Pilihan harus benarbenar
yang sesuai dengan dan mampu meningkatkan penguasaan
sumberdaya lokal oleh masyarakat. Pertama, infrastruktur
harus mampu memberdayakan ekonomi rakyat, menyediakan
kesempatan kerja bagi warga desa, memperluas distribusi
produk-produk pertanian dan kerajinan desa. Konotasinya adalah
memperkuat pasar rakyat daripada mengundang toko berjejaring
masuk ke desa, karena pilihan terakhir akan berpotensi merugikan
desa. Analisis para peneliti menemukan bahwa pengembangan
infrastruktur pasar modern secara signifikan melemahkan posisi
pasar tradisional yang menjadi basis perdagangan di perdesaan
maupun sebagian perkotaan (Suryadarma dkk. 2007:25,32).
Jika harus membangun infrastruktur perdagangan perdesaan,
maka pilihan yang sesuai adalah renovasi pasar tradisional
yang menjajakan bahan kebutuhan pokok masyarakat desa,
mempekerjakan warga desa, dan memberikan pendapatan
langsung kepada masyarakat. Artinya, peredaran uang semakin
luas di desa.
Kedua, kemandirian desa akan kuat jika infrastruktur
mampu memotong spiral rumit pembiayaan bisnis warga desa.
Perekonomian desa sudah lama diintervensi oleh peredaran uang
dan akan semakin bergantung pada peredaran uang kontan.
Kebutuhan terhadap uang kontan juga terus meningkat sejalan
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
133