Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

lahan secara massif, tetapi justru menciptakan unit-unit usaha
ekonomi baru berbasis pertanian, seperti keajinan atau pengolahan
hasil pertanian itu sendiri.
Kesesuaian Infrastruktur
Salah satu persoalan kemandirian desa adalah keterbatasan
jumlah dan mutu infrastruktur ekonomi dan sosial. Hal ini menjadi
titik lemah yang sering memaksa desa bergantung pada bantuan
dari luar, khususnya pemerintah pusat. Keberadaan Dana Desa
dapat dilihat sebagai salah satu bukti ketergantungan desa pada
bantuan luar, selain berbagai dukungan yang diberikan oleh
lembaga non-pemerintah.
Di sisi lain, kemandirian desa juga sering melemah ketika
dihadapkan pada pilihan yang sulit terkait dengan penyediaan
infrastruktur yang pembiayaannya bersumber dari dana pemerintah
pusat. Syarat dan ketentuan yang didasarkan pada kepentingan
pemberi dana berlaku mutlak. Desa yang ingin memperbaiki
infrastruktur ekonomi terpaksa mengalah atau tunduk pada
ketentuan tersebut, sehingga desalah yang menyesuaikan diri
dengan program dengan sejumlah syarat yang berlaku. Persoalan
tidak selesai, sebab realitas di lapangan tidak selalu sesuai dengan
apa yang dituntut oleh program. Namun, daripada melepas
peluang untuk ‘membangun desa’, akhirnya program penyediaan
infrastruktur itu terpaksa diterima. Tidak semuanya gagal, tetapi
banyak program seperti itu tidak mampu memberikan dampak
positif panjang bagi perkembangan masyarakat desa.
Ambil contoh pelaksanaan PNPM. Dalam pengamatan
panjang penulis ketika mendampingi pelaksanaan PNPM
Pariwisata di berbagai daerah (Damanik 2015) perencanaan
berbasis komunitas sudah berjalan, setidaknya secara procedural.
Konsep desain program disusun oleh Kementerian Pariwisata
dengan mengakomodasi tipe desa yang akan difasilitasi. Konsep
tersebut disusun dalam suatu petunjuk pelaksanaan yang harus
132
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan