Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Lebih lanjut paparan berikut ini akan menjelaskan masingmasing
aspek fundamental kemandirian desa tersebut.
Tata Kelola (yang Baik)
Tata kelola atau “cara menata dan memerintah warga atau
cara mengadministrasi dan mengatur masalah pemerintahan”
(Nanda 2006:273) desa sudah lama menjadi isu yang terabaikan
meskipun sangat elementer dalam pembangunan perdesaan.
Pengabaian tersebut mengakibatkan desa sering hanya diwakili
oleh keberadaan elite pemerintahan desa yang berdampak pada
wacana pembangunan desa hanya berputar di sekeliling elite
tersebut. Melalui tata kelola yang baik, hal itu dapat dihindari
sekaligus menghadirkan tiga elemen lain dari aktor-aktor tata
kelola, yakni masyarakat politik yang diwakili oleh Badan
permusyawaratan Desa, masyarakat sipil yang diwakili oleh
institusi dan organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat ekonomi
yang diwakili oleh organisasi produksi dan distribusi ekonomi
desa (Sidik 2015:118). Peran dan interaksi keempat aktor tersebut
akan menentukan bentuk dan ragam program pembangunan
desa dan lebih menjamin kesesuaian program dengan kebutuhan
yang dirasakan oleh masyarakat desa. Karena itu, tata kelola yang
baik adalah “instrumen yang menjamin implementasi programprogram
yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat’
(Mkandawire 2007:681).
Tata kelola yang baik juga menguatkan kemampuan desa di
dalam menentukan pilihan-pilhan dalam arena pembangunan.
Keputusan untuk menentukan apakah suatu program pembangunan,
baik yang diinisiasi oleh pemerintah pusat maupun oleh
kelompok kepentingan di desa, bukan lagi didasarkan semata-mata
pada usulan salah satu aktor pengelola desa secara elitis, tetapi
merupakan sintesis pemikiran dan usulan dari bawah (bottomup)
yang disalurkan melalui dan direpresentasi oleh tiga aktoraktor
lain. Oleh karena bersandar pada inisiasi bersama kelompok
130
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan