Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

kelurahan di pinggiran kota difungsikan sebagai desa. Alasannya,
PAD kota tidak mampu mendanai pengembangan kelurahan. Jika
kelurahan tersebut beralih-fungsi menjadi desa, maka ada harapan
untuk memperoleh dana bantuan desa yang jumlahnya 1 milyar
per tahun 4 (Ariyanti 2016).
Para peneliti menemukan kecenderungan bahwa Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa akan meningkatkan
daya tanggap pemerintah lokal terhadap kebutuhan masyarakat
perdesaan (Antlöv, Wetterberg dan Dharmawan 2016) yang
sebelumnya banyak terabaikan. Dukungan yang diberikan, antara
lain keuangan dan kelembagaan baru, pasti akan membawa
perubahan yang signifikan menuju penguatan kapasitas ekonomi
dan politik desa. Misalnya, alokasi dana desa yang mencapai
Rp 1,5 milyar per tahun dapat memicu kegiatan ekonomi desa.
Namun demikian, harus diantisipasi bahwa dukungan ter sebut
juga berpotensi untuk tidak memandirikan desa karena menciptakan
ketergantungan sepihak pada pemerintah. Hal ini dapat
dilakukan, antara lain dengan cara membuat perencanaan bertahap
dan siklikal pengembangan desa (Lewis 2015) dan batas-batas
dukungan yang rasional.
Tanpa mengabaikan perubahan positif yang terjadi, iklim
baru, yakni otonomi desa, itu juga secara faktual telah menciptakan
deviasi yang mengacaukan karena otonomi daerah lebih sering
menampakkan wajah arogansi politik lokal yang eksesif, mulai
dari kontestasi Pilkada, ambisi pemekaran wilayah, konsentrasi
kekuasaan politik di tangan segelintir elite lokal yang justru
meminggirkan masyarakat lokal itu sendiri dari demokrasi yang
ingin ditegakkan oleh otonomi daerah. Deviasi atau ekses otonomi
tersebut berujung pada perilaku korupsi yang subur di kalangan
elite lokal dan ditanamkan ke kehidupan masyarakat, misalnya
melalui politik uang dalam Pilkada, yang pada akhirnya menjadi
ancaman serius bagi demokrasi di aras lokal (Hunter 2004). Bahkan
4 Hasil komunikasi pribadi dengan Pejabat Kelurahan Kutawaru, Kota Cilacap, 7
November 2016.
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
127