17.11.2020 Views

Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Tulisan saya berjudul Pengembangan Ekowisata Laut berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif di Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna Ditulis bersama Dr. S. Djuni Prihatin M.Si

Tulisan saya berjudul Pengembangan Ekowisata Laut berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif di Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna

Ditulis bersama Dr. S. Djuni Prihatin M.Si

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

kemandirian desa mengurus kepentingan internalnya yang

sebelumnya diambil-alih oleh Pemerintah Kabupaten. Artinya,

kemandirian desa dalam konteks keberdayaan politik semakin

terangkat ke permukaan dan membuka peluang bagi desa untuk

berkembang secara berkelanjutan.

Terkait dengan hal ini, ada satu catatan kritis yang perlu

diberikan. Pertambahan jumlah desa secara signifikan di satu sisi

menunjukkan atmosfir kemandirian desa yang positif, tetapi di sisi

lain ia juga menimbulkan distorsi dalam bentuk ambisi berlebihan

untuk membentuk desa-desa baru. Desa baru muncul dengan

pertimbangan yang tidak fundamental, misalnya penguatan tata

kelola administrasi. Di tingkat kabupaten ada kesan kuat, bahwa

pemekaran wilayah tidak berjalan efektif untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu dilaporkan,

bahwa sekitar 80% daerah pemekaran tidak menunjukkan

kinerja yang baik, bahkan tidak sedikit di antaranya mengalami

kemunduran (Tryatmoko 2014:194). Sebagaimana dilaporkan oleh

seorang peneliti, “pemekaran daerah ternyata memecah soliditas

kekuatan lembaga-lembaga sosial, politik, dan pemerintahan di

daerah sehingga demokrasi dan sistem pemerintahan lokal tidak

dapat berjalan dengan baik” (Tryatmoko 2014:194).

Versi yang mirip dengan itu juga terjadi di tingkat desa.

Usulan penambahan desa hampir tidak pernah berhenti. Data

menunjukkan, tahun 2013 tercatat sebanyak 72.944 buah desa (Sidik

2015), selain kelurahan, di Indonesia. Dalam waktu yang singkat,

tepatnya tahun 2015, jumlah desa bertambah menjadi 74.093 buah

(BPS 2016) 3 atau sebanyak 1.149 buah hanya dalam dua tahun.

Dengan rasionalitas sederhana dapat diduga bahwa pertambahan

ini tidak steril dari motif politik sesaat, baik dalam konteks

perebutan kekuasaan politik desa maupun sumberdaya finansial

yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. Hal ini terekam dari

berbagai sumber. Misalnya, aparat pemerintah desa menginginkan

3 Lampiran Permendagri No. 39 Tahun 2015.

126

Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!