Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
Tulisan saya berjudul Pengembangan Ekowisata Laut berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif di Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna Ditulis bersama Dr. S. Djuni Prihatin M.Si
Tulisan saya berjudul Pengembangan Ekowisata Laut berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif di Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna
Ditulis bersama Dr. S. Djuni Prihatin M.Si
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
kemandirian desa mengurus kepentingan internalnya yang
sebelumnya diambil-alih oleh Pemerintah Kabupaten. Artinya,
kemandirian desa dalam konteks keberdayaan politik semakin
terangkat ke permukaan dan membuka peluang bagi desa untuk
berkembang secara berkelanjutan.
Terkait dengan hal ini, ada satu catatan kritis yang perlu
diberikan. Pertambahan jumlah desa secara signifikan di satu sisi
menunjukkan atmosfir kemandirian desa yang positif, tetapi di sisi
lain ia juga menimbulkan distorsi dalam bentuk ambisi berlebihan
untuk membentuk desa-desa baru. Desa baru muncul dengan
pertimbangan yang tidak fundamental, misalnya penguatan tata
kelola administrasi. Di tingkat kabupaten ada kesan kuat, bahwa
pemekaran wilayah tidak berjalan efektif untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu dilaporkan,
bahwa sekitar 80% daerah pemekaran tidak menunjukkan
kinerja yang baik, bahkan tidak sedikit di antaranya mengalami
kemunduran (Tryatmoko 2014:194). Sebagaimana dilaporkan oleh
seorang peneliti, “pemekaran daerah ternyata memecah soliditas
kekuatan lembaga-lembaga sosial, politik, dan pemerintahan di
daerah sehingga demokrasi dan sistem pemerintahan lokal tidak
dapat berjalan dengan baik” (Tryatmoko 2014:194).
Versi yang mirip dengan itu juga terjadi di tingkat desa.
Usulan penambahan desa hampir tidak pernah berhenti. Data
menunjukkan, tahun 2013 tercatat sebanyak 72.944 buah desa (Sidik
2015), selain kelurahan, di Indonesia. Dalam waktu yang singkat,
tepatnya tahun 2015, jumlah desa bertambah menjadi 74.093 buah
(BPS 2016) 3 atau sebanyak 1.149 buah hanya dalam dua tahun.
Dengan rasionalitas sederhana dapat diduga bahwa pertambahan
ini tidak steril dari motif politik sesaat, baik dalam konteks
perebutan kekuasaan politik desa maupun sumberdaya finansial
yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. Hal ini terekam dari
berbagai sumber. Misalnya, aparat pemerintah desa menginginkan
3 Lampiran Permendagri No. 39 Tahun 2015.
126
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan