17.11.2020 Views

Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Tulisan saya berjudul Pengembangan Ekowisata Laut berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif di Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna Ditulis bersama Dr. S. Djuni Prihatin M.Si

Tulisan saya berjudul Pengembangan Ekowisata Laut berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif di Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna

Ditulis bersama Dr. S. Djuni Prihatin M.Si

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Oleh karena itu, makalah ini akan mengupas persoalan pilihanpilihan

yang tersedia bagi desa dan berbasis sumberdaya lokalnya

untuk mencapai kemandirian. Tujuannya adalah untuk menegaskan

posisi atau status kemandirian desa berdasarkan pilihan-pilihan apa

yang mampu mereka lakukan untuk mempertahankan eksistensi

atau memajukan diri dengan memanfaatkan sumberdaya yang

tersedia. Agar lebih memudahkan pemahaman kita, maka posisi

kemandirian desa dianalogikan sebagai kondisi kemerdekaan suatu

negara yang dicapai melalui proses panjang dan terakumulasi oleh

berbagai usaha dan pengorbanan banyak pihak.

Sekadar Kemadirian Politik?

Semangat kemandirian desa mulai menguat sejak persoalan

tata kelola desa diatur secara lebih khusus di dalam Peraturan

Pemerintah No. 72 Tahun 2005 dan kemudian lebih ditegaskan

lagi dalam UU No. 6 Tahun 2014. Iklim kemandirian itu terekam

dalam perubahan tata kelola desa pada empat hal berikut,

yakni: a) kebebasan desa dari pengaruh unit pemerintahan yang

lebih tinggi; b) ketersediaan ruang bagi keragaman budaya dan

tanggungjawab terhadap aspirasi lokal; c) pemisahan kekuasaan

melalui pembentukan/pemilihan BPD; d) pertanggungjawaban

Kepala Desa kepada BPD (Antlöv, dikutip Antlöv Wetterberg &

Dharmawan, 2016: 164; Pasal 17 butir c UU No. 6 Tahun 2014).

Membebaskan diri dari belenggu satuan pemerintahan yang lebih

tinggi yang berlangsung terutama selama Orde Baru membuat desa

mampu berimprovisasi untuk mengembangkan diri dan mengelola

sumberdaya sendiri. Demikian pula pemisahan kekuasaan antara

lembaga eksekutif (kepala desa) dengan lembaga legislatif (BPD)

mampu menyediakan ruang terbuka bagi warga desa untuk

mengendalikan pemerintahan desa, sehingga menghindari desa

dari kepemimpinan diktatorial (Hunter, 2004: 105). Tidak kalah

penting tentu saja efek dari kewajiban Kepala Desa memberikan

laporan pertanggungjawaban tahunan kepada BPD terhadap

Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

125

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!