Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

hanya sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan seharihari.
Kondisi ini ditambah dengan ketidaktepatan kebijakan
pemerintah. Kebijakan swasembada pangan merupakan bentuk
legal dari upaya pemerintah menyeragamkan pangan di Indonesia.
Kebijakan tersebut pada akhirnya malah menjadi sebuah blunder
karena ketika pangan masyarakat menjadi seragam yakni beras,
potensi pangan lokal menjadi semakin lemah atau bahkan hilang.
Selain itu juga ada ketidaktepatan subsidi pemerintah. Pemerintah
memberikan subsidi untuk pupuk, benih dan bantuan dalam
bentuk raskin, namun implementasinya masih jauh dari harapan.
Realisasi pupuk bersubsidi masih jauh dari kebutuhan petani,
benih subsidi juga tidak memadai secara kualitas dan kuantitas,
kemudian pembagian raskin pada akhirnya hanya menjadi permainan
tersistem yang menguntungkan tengkulak besar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, petani, kelompok
tani dan pemerintah juga melakukan respon. Hal ini misalnya
dilakukan dengan upaya penanggulangan seperti melakukan
mekanisasi pertanian, menyesuaikan komoditas tanaman pangan
dengan karakter lahan dan musim, mengantisipasi hama, penyakit
dan organisme pengganggu tanaman, serta menggalakkan penggunaan
pupuk organik. Sementara sebagai startegi bertahan hidup
karena tidak dapat mengandalkan hasil pertanian sebagai satu –
satunya sumber penghasilan, mayoritas petani bekerja di bidang
selain pertanian (diversifikasi usaha).
Penutup
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada driving force,
pressures dan state yang mempengaruhi marginalisasi petani.
Driving force yang terlihat adalah adanya peningkatan jumlah
penduduk yang diikuti oleh meningkatnya kebutuhan pangan,
ketercukupan, ketersediaan & ketahananpangan, perubahaniklim
(climate change) yakni adanya gejala perubahan iklim yang
dirasakan dan dialami oleh masyarakat dan adanya kebijakan
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
119