Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
Tulisan saya berjudul Pengembangan Ekowisata Laut berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif di Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna Ditulis bersama Dr. S. Djuni Prihatin M.Si
Tulisan saya berjudul Pengembangan Ekowisata Laut berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif di Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna
Ditulis bersama Dr. S. Djuni Prihatin M.Si
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar
petani (HB) dalam bentuk persentase (Ismanthono 2003:45).
Dengan kata lain konsep ini secara sederhana menggambarkan
daya beli petani. Asumsinya, jika daya beli petani tinggi, maka
level kesejahteraannya tergolong tinggi.Petani juga lemah posisi
tawarnya di dalam akses tata niaga khususnya terkait dengan
penetapan Harga Produk Penjualan Petani (Suyatna 2013).
Rendahnya tingkat kesejahteraan petani ini menyebabkan
terjadinya penurunan jumlah petani di Indonesia. Dalam survei
pertanian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah rumah
tangga usaha tani di Indonesia pada tahun 2003 masih 31,17 juta
akan tetapi sepuluh tahun kemudian (tahun 2013), jumlah petani
menyusut menjadi 26,13 juta. Turun sekitar 5 juta dalam sepuluh
tahun atau kalau di rata-rata terjadi penurunan 1,75% per tahun
atau sekitar 500.000 petani. Penurunan jumlah petani ini sebagian
besar dari para petani kecil yang memiliki luas lahan sangat minim
yakni sekitar 0,3 hektar. Mereka meninggalkan profesi sebagai
petani karena penghasilan sangat minim, hanya sekitar Rp 200 ribu
per bulan, sangat jauh dari kebutuhan (Jawa Pos, 9 Maret 2015).
Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan pergeseran orientasi
pembangunan ekonomi yang awalnya menitiberatkan pada sektor
pertanian dan sekarang bergeser menjadi sektor non-pertanian
tersebut yang terutama didorong oleh menguatnya paradigma
ekonomi neoliberal di Indonesia.Sebagaimana dikatakan Hardono,
et.al. (2004), suatu kebijakan pembangunan yang baik harus
mengandung tiga unsur yaitu ecological security, livelihood security
dan food security. Namun praktik pembangunan pertanian yang
berbasis tiga unsur tersebut berangsur-angsur hilang ketika
dihadapkan pada era globalisasi dan perdagangan bebas, terutama
ketika munculnya berbagai kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh
badan-badan internasional, terutama World Trade Orgazation
(WTO) yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan praktek
pertanian di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
104
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan