Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

tidak disertai dialog-dialog bersama untuk menentukan prioritas
kebutuhan masyarakat yang juga menunjang keberlanjutan
program.
Kesimpulan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
pemahaman konseptual dan penggunaan indikator di antara negara,
perusahaan, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan konsep
kesejahteraan sosial. Dari perspektif negara, negara memaknai
kesejah teraan dari dimensi ekonomi dan cenderung mengukur
kesejah teraan secara kuantitatif. Bagi negara, peningkatan
kesejah teraan bisa dilihat dari penurunan angka pengangguran,
penurunan angka kemiskinan, dan penurunan angka penerima
pro gram beras miskin (Raskin). Pemahaman ini menimbulkan
konsekuensi bahwa kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial
yang dikembangkan oleh negara cenderung berorientasi pada
upaya mewujudkan program yang terukur secara ekonomis. Dari
pemahaman perusahaan, kesejahteraan dimaknai secara sektoral
dan perwujudannya diukur dari kinerja program secara ekonomis
dan fisik yang bisa dilihat secara kasat mata. Secara riil konsep
kesejahteraan ini diwujudkan dalam program-program CSR yang
berusaha meningkatkan kesehatan, meningkatkan pendapatan
rumah tangga miskin, dan memperbaiki kualitas infrastruktur
fisik. Sedangkan dari sisi masyarakat, kesejahteraan tidak hanya
dimaknai ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup melainkan
juga dilihat dari adanya rasa aman, nyaman, jaringan sosial
informal yang kuat, dan perlindungan sosial.
Kondisi ini menunjukkan beberapa hal berikut. Pertama,
upaya mewujudkan kesejahteraan yang dilakukan oleh negara,
perusahaan, dan masyarakat belum berjalan secara integral.
Upaya mewujudkan kesejahteraan yang dilakukan oleh negara,
perusahaan, dan masyarakat seharusnya saling melengkapi atau
memperkuat satu sama lain sehingga berbagai bentuk upaya itu
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
99