Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Terbatas dan UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
yang mewajibkan perusahaan khususnya perusahaan yang
memanfaatkan sumber daya alam untuk mengeluarkan dana
tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan peraturan ini,
diharapkan sektor swasta terutama sektor atau industri yang
menggunakan sumber daya alam dalam menjalankan usahanya
agar dapat lebih meningkatkan perannya dalam mengatasi permasalahan
sosial seperti kemiskinan dan pengangguran melalui
kebijakan dana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
karyawannya atau yang biasa disebut dengan Corporate
Social Responsibility (CSR). CSR merupakan wujud komit ment
perusahaan untuk bertanggungjawab secara sosial dan lingkungan
terhadap dampak beroperasinya perusahaan tersebut
pada daerah dimana perusahaan tersebut berdiri.
Selama ini sektor swasta hanya dianggap sebagai pihak
yang hanya mencari untung dari proses produksi barang atau
jasa nya saja tanpa memperhatikan nasib masyarakat miskin,
sementara masyarakat dianggap sebagai objek pembangunan
yang tidak terlibat dalam proses pembangunan dan hanya
menerima program yang diberikan tanpa adanya kesempatan
untuk ikut dalam pembangunan tersebut. Implementasi dari
CSR sendiri mengarah pada pengembangan masyarakat atau
(community development) berupa kegiatan-kegiatan pengembangan
masyarakat yang dilakukan secara terencana, sis tematis
dan diarahkan pada akses masyarakat meningkatkan kesejahteraanya
secara mandiri.
Namun, konsep sebenarnya mengenai CSR dan community
development belum benar-benar diketahui oleh perusahaanperusahaan
swasta bahkan milik negara. Banyak perusahaanperusahaan
yang mengaku telah menjalankan CSR namun
hanya sebatasa pada pemberian sembako atau uang pada
masyarakat, peningkatan fasilitas fisik saja tanpa ada wujud
partisipasi dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri. Hal
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
97