Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

desa maupun kecamatan, yang maka tidak mempunyai wewenang
sebagai pengatur program. Tipikal program dari pemerintah ratarata
adalah top down dan dilaksanakan sama hampir di semua
wilayah sehingga aparat pemerintah di level bawah hanya tinggal
menjalankan saja. Selain itu, perusahaan juga belum menyesuaikan
dengan program dari pemerintah sehingga yang terjadi adalah
adanya replikasi maupun adanya tumpeng tindih program. Hal
ini dapat dikatakan bahwa aktor swasta masih sekedar menunggu
dan belum mempunyai inisiatif untuk membahas pengaturan porsi
antara masing-masing aktor, terutama dengan aktor pemerintah.
Ketiga, terjadi koordinasi antara aktor pemerintah dan aktor
perusahaan dengan melibatkan masyarakat sehingga tidak terjadi
kebingungan pada saat program dilaksanakan. Faktanya,
masya rakat masih dijadikan obyek oleh negara maupun swasta.
Koordinasi mulai dari memetakan masalah hingga perencanaan
program masih sangat minim dilakukan. Masyarakat selama
ini hanya ditempatkan sebagai penerima program semata. Oleh
karena itu, masyarakat kadang menggunakan kearifan lokal dalam
pelaksanaan program agar semua program dapat berjalan. Oleh
karena program pemerintah biasanya top down dan program dari
perusahaan sudah terancang dengan baik maka kurang adanya
ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Ruang
memberi masukan sebenarnya ada namun hanya dapat di lakukan
ketika pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan pro gram sehingga
masyarakat hanya sebagai penerima.
Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa masingmasing
aktor mempunyai tujuan masing-masing namun belum
dikoordinasikan. Masing-masing aktor mempunyai egoisme dalam
menjalankan program peningkatan kesejahteraan sehingga perihal
koordinasi dengan aktor yang lain masih belum menjadi prioritas. Di
Kabupaten Sleman, koordinasi masih sebatas menggunakan logika
administratif melalui surat dan laporan. Faktanya, kurang lebih 30%
dari seluruh total perusahaan yang sudah memberikan laporan.
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
89