17.11.2020 Views

Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Tulisan saya berjudul Pengembangan Ekowisata Laut berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif di Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna Ditulis bersama Dr. S. Djuni Prihatin M.Si

Tulisan saya berjudul Pengembangan Ekowisata Laut berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif di Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna

Ditulis bersama Dr. S. Djuni Prihatin M.Si

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Indikator Kesejahteraan Menurut Negara, Perusahaan, dan

Masyarakat.

Secara konstitusional Indonesia dapat dinyatakan sebagai

welfare state. Welfare state seringkali menunjuk pada peran negara

atau bahkan dominasi negara dalam menjalankan pembangunan

demi terwujudnya kesejahteraan. Namun demikian, pada dasarnya

keberadaan negara sangat penting, bahkan harus ada,

dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hak dasar kepada

warganya. Walaupun demikian, kesejahteraan tidak akan

terwujud hanya dengan mengandalkan peran negara tetapi

perlu dilaksanakan secara bersama-sama oleh berbagai pihak

(stakeholders). Perlu pembagian porsi yang pas antara negara, sektor

swasta dan civil society. Mengenai pembagian porsi inilah yang

sebenarnya perlu untuk dikaji lebih lanjut sebelum membahas

mengenai kesejahteraan. Seperti apakah rasa tanggung jawab ketiga

sektor tersebut dalam mewujudkan kesejahteraan. Dari tanggung

jawab tersebut akan terlihat bagaimana irisan porsi yang seharusnya

masing-masing sektor lakukan. Pertama, negara dapat menjalankan

tugasnya melalui program-program yang sudah dirancang dengan

mendapatkan dukungan dari sektor swasta maupun masyarakat.

Negara tetap menjadi aktor utama dalam merencanakan program

sehingga masukan dari aktor yang lain tidak menjadi perhatian.

Implikasi lain yang muncul yaitu negara hanya akan membuka

kerjasama dengan aktor swasta maupun masyarakat ketika program

tersebut akan atau sudah dilaksanakan. Negara masih mempunyai

porsi yang lebih besar untuk “mengatur” aktor yang lain.

Kedua, aktor swasta maupun negara dapat saling mendukung

dan melengkapi. Namun demikian, berdasarkan apa yang sudah

dilakukan oleh aktor swasta dalam pelaksanaan CSR maupun

PKBL di Desa Kalitirto maupun Desa Tegaltirto, perusahaan

belum memulai kerjasama program dengan negara/pemerintah.

Perusahaan selama ini berkoordinasi dengan aktor representasi

negara di tingkat paling bawah, yaitu pada aparat pemerintah

88

Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!