PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
c. Syarat utama untuk mendirikan sebuah koperasi, baik yang diatur dalam Undang-<br />
Undang koperasi Nomor 25 tahun 1992 tidak perlu demikian mutlak karena<br />
dalam praktek ternyata pendiri sebuah koperasi dapat berjumlah lebih banyak lagi<br />
walaupun yang menjadi pencetus untuk mendirikan koperasi seiring jumlah hanya<br />
beberapa orang saja yang umumnya telah mempunyai pengetahuan dasar atau<br />
telah mempunyai ketentuan tentang jumlah keanggotaan minimal itu diharapkan<br />
mengandung potensi awal yang nantinya akan terakumulasi menjadi lebih banyak,<br />
namun hal ini bukanlah ketentuan prinsip dari berdirinya koperasi.<br />
d. Peralihan peraturan Akta Koperasi <strong>kep</strong>ada Notaris belum memiliki payung<br />
hukum yang kuat. Mestinya payung hukum itu di buat dalam bentuk Undang-<br />
Undang tersendiri. Atau dimasukan dalam Undang-Undang Perkoperasian.<br />
e. Ketentuan mengenai nama dan tempat kedudukan koperasi merupakan salah satu<br />
dasar ketentuan yang harus di cantumkan dalam Anggaran Dasar koperasi.<br />
f. Minat masyarakat untuk mendirikan koperasi mengalami penurunan, sejak di<br />
keluarkanya Keputusan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor<br />
<strong>98</strong>/<strong>kep</strong>/M.<strong>KUKM</strong>/<strong>IX</strong>/<strong>2004</strong>, bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta<br />
Koperasi dirasa masih cukup mahal dibandingkan yang dibuat oleh Badan<br />
Koperasi.<br />
76