PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

c. Syarat utama untuk mendirikan sebuah koperasi, baik yang diatur dalam Undang-
Undang koperasi Nomor 25 tahun 1992 tidak perlu demikian mutlak karena
dalam praktek ternyata pendiri sebuah koperasi dapat berjumlah lebih banyak lagi
walaupun yang menjadi pencetus untuk mendirikan koperasi seiring jumlah hanya
beberapa orang saja yang umumnya telah mempunyai pengetahuan dasar atau
telah mempunyai ketentuan tentang jumlah keanggotaan minimal itu diharapkan
mengandung potensi awal yang nantinya akan terakumulasi menjadi lebih banyak,
namun hal ini bukanlah ketentuan prinsip dari berdirinya koperasi.
d. Peralihan peraturan Akta Koperasi kepada Notaris belum memiliki payung
hukum yang kuat. Mestinya payung hukum itu di buat dalam bentuk Undang-
Undang tersendiri. Atau dimasukan dalam Undang-Undang Perkoperasian.
e. Ketentuan mengenai nama dan tempat kedudukan koperasi merupakan salah satu
dasar ketentuan yang harus di cantumkan dalam Anggaran Dasar koperasi.
f. Minat masyarakat untuk mendirikan koperasi mengalami penurunan, sejak di
keluarkanya Keputusan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
98/kep/M.KUKM/IX/2004, bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta
Koperasi dirasa masih cukup mahal dibandingkan yang dibuat oleh Badan
Koperasi.
76