PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

More documents

Recommendations

Info

Masalah-masalah yang timbul menurut koperasi Arthaguna 31 , koperasi di daerah Wangon Kabupaten Bayumas. Saat akan mendirikan/membuat akta pendirian koperasi ada beberapa persyaratan yang harus di buat oleh koperasi itu sendiri diantaranya adalah Daftar permodalan koperasi minimal terdiri dari simpanan pokok, Simpanan wajib, Simpanan lainya dan Peryertaan modal, rencana kegiatan usaha minimal 3 (tiga) tahun, Susunan Pengurus dan Pengawas dan Struktur Organisasi.dirasa kesulitan dalam pembuatan sebagian dari persyaratan tersebut, maka menghambat koperasi untuk menemui Notaris guna membuat akta pendirian, alasan tersebut di benarkan oleh Notaris Jatmiko 32 yang membuat akta pendirian koperasi Arthaguna, koperasi yang akan mendirikan akta pendirian biasanya konsultasi terlebih dahulu kemudian setelah mengetahui syarat-syarat yang harus di penuhi mereka terkadang banyak yang bertaya bagaimana cara membuat Daftar permodalan koperasi, minimal terdiri dari simpanan pokok, Simpanan wajib, Simpanan lainya dan Peryertaan modal, rencana kegiatan usaha minimal 3 (tiga) tahun, Susunan Pengurus dan Pengawas dan Struktur Organisa si.dan biasanya setelah konsultasi jarak antara konsultasi dengan penyerahan berkas-berkas pembuatan akta pendirian koperasi sangat lama biasanya 1 bulan, berkas baru siap untuk di ajukan pada Dinas Koperasi dan UKM. Dengan keadaan masyarakat yang demikian, maka Kantor Badan Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, berupaya untuk membangun kerjasama antara Notaris di Kabupaten Banyumas dengan Badan koperasi itu sendiri. 31 Hasil wawancara dengan koperasi Arthaguna di Wangon pada Tanggal 2 Mei 2008 32 Hasil wawancara dengan Notaris Jatmiko, SH di Wangon pada Tanggal 2 Mei 2008 74
1. Kesimpulan BAB V PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa hal sebagai kesimpulan dan saran dalam penelitian ini: 1. Pelaksanaan KEPMEN No 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 di Kabupaten Banyumas Pelaksanaan KEPMEN No 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 di Kabupaten Banyumas, sudah didukung oleh pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan dikeluarkanya Keputusan Bupati Banyumas No: 518/565/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahaan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Sehingga Badan Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dapat bekerjasama dengan Notaris dalam pembuatan dan pengesahan Akta Koperasi. 2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pembuatan akta pendirian koperasi dan cara penyelesaianya a. Penunjukan Notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Kopeasi, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian. b. Untuk menemukan Notaris yang berwenang membuat akta pendirian koperasi, masyarakat dan pengurus koperasi mendapatkan kesulitan karena tidak ada tanda- tanda khusus bagi Notaris yng telah berwenang untuk itu. 75
Page 1 and 2:
PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.
Page 4 and 5:
KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdul
Page 6 and 7:
13. Kepada seluruh keluargaku yang
Page 8 and 9:
ABSTRACT Generally, cooperation per
Page 10 and 11:
2.1.Pengertian Akta................
Page 12 and 13:
1. Koperasi telah di kenal oleh mas
Page 14 and 15:
saksikan di dalam menjalankan jabat
Page 16 and 17:
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Page 18 and 19:
2. Memiliki sertifikat tanda bukti
Page 20 and 21:
4.2. Manfaat Teoritis Hasil penelit
Page 22 and 23:
1. NOTARIS 1.1.Pengertian Notaris B
Page 24 and 25:
1.2. Jabatan, kewenangan dan larang
Page 26 and 27:
tangan jika akta itu ditandatangani
Page 28 and 29:
1.2.3. Larangan Notaris Menurut Pas
Page 30 and 31:
1.3.2. Pemberhentian Notaris Sedang
Page 32 and 33:
Adanya tandatangan bertujuan untuk
Page 34 and 35: kesaksian dari semua apa yang dilih
Page 36 and 37: erlaku dipasar, sehingga dengan dem
Page 38 and 39: Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undan
Page 40 and 41: ersangkutan dapat mengajukan tagiha
Page 42 and 43: 2 Peraturan Kepailitan (Faillisemen
Page 44 and 45: Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-U
Page 46 and 47: 1. Notaris yang telah memenuhi pers
Page 48 and 49: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Huku
Page 50 and 51: 2) Penelitian hukum empiris atau pe
Page 52 and 53: ). 2(dua) orang Staf Sub Bagian Huk
Page 54 and 55: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 56 and 57: 3) Adanya kewenangan yang diberikan
Page 58 and 59: • Kordinasi bantuan luar negeri d
Page 60 and 61: efesien dan mampu menghasilkan keun
Page 62 and 63: � Pengesahan Akta Pendirian koper
Page 64 and 65: � Dalam hal akta perubahan anggar
Page 66 and 67: c. Berita acara rapat atau akta per
Page 68 and 69: 2. Akta perubahan Anggaran Dasar Ko
Page 70 and 71: membidangi koperasi dan UKM diserah
Page 72 and 73: Seperti kita ketahui pada umumnya k
Page 74 and 75: c. Adanya kerangka evaluasi untuk m
Page 76 and 77: Setelah terpenuhi jumlah anggota mi
Page 78 and 79: Ketentuan mengenai tempat kedudukan
Page 80 and 81: terbatas (PT). Selama ini ada pihak
Page 82 and 83: Notaris dengan dibuatnya Leaflet, p
Page 86 and 87: c. Syarat utama untuk mendirikan se
Page 88 and 89: BUKU- BUKU DAFTAR PUSTAKA Budi Untu
show all

PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?