PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

More documents

Recommendations

Info

Notaris dengan dibuatnya Leaflet, pemberitahuan di tingkat Desa, hingga tiap kecamatan, maupun bila ada ma syarakat yang datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM. 27 Tetapi menurut Sugeng, dari tahun 2005 minat masyarakat untuk mendirikan koperasi mengalami penurunan, sejak di keluarkanya Keputusan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/kep/M.KUKM/IX/2004, keterangan tersebut di perkuat dengan data sebagai berikut 28 : SEBELUM KEPMEN SESUDAH KEPMEN TAHUN JUMPLAH KOP TAHUN JUMPLAH KOP 2001 21 2005 12 2002 20 2006 10 2003 12 2007 18 2004 15 2008 – FEB’08 4 JUMLAH 68 JUMLAH 44 Penurunan jumlah pembuatan akta koperasi dikarenakan faktor ekonomi masyarakat, masyarakat di Kabupaten Banyumas yang mayoritas penduduknya pekerja sebagai pegawai dan pedagang. Notaris sebagai pejabat umum yang membuat Akta Koperasi masih sangat asing di masyarakat. Masyarakat masih menganggap bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dirasa masih cukup mahal 27 Hasil wawancara dengan Sugeng Staff Badan Koperasi dan UKM Kab. Banyumas pada tanggal 16 Maret 2008 28 Data dari Badan Koperasi dan UKM Kab.Banyumas 72
dibandingkan sebelum Keputusan Menteri dan Usaha Kecil dan Menenga h Nomor 98/kep/M.KUKM/IX/2004, Akta Koperasi masih dibuat oleh Badan Koperasi dan UKM. Karena merupakan Badan Milik Negara, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas tidak memungut biaya administrasi, karena merupakan pelayanan bagi masyarakat, sedangkan akta yang dibuat oleh Pembuat Akta Koperasi ada pembebanan pembayaran aktanya. Menurut Suyanto, SH, ketua Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah, mengatakan tarif akta koperasi yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi diantara Rp.1 juta – Rp 1.5 juta rupiah, tetapi ketentuan itu dapat berubah sesuai dengan kondisi Masyarakat di sebuah daerah, terutama dari segi ekonominya. 29 Pendapat tersebut juga di dukung oleh Jatmiko, SH, Notaris di Wangon Kabupaten Banyumas, tarif pembuatan akta koperasi tidak mutlak, masih bisa didiskusikan sesuai dengan bentuk, modal, dan keadaan ekonomi masyarakat 30 . Kalau di tinjau dari butir-butir memorandum of undestanding (MOU) antara Kementrian koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004, salah satu klausanya yang menjelaskan apabila masyarakat di satu daerah berkeinginan untuk mendirikan koperasi dengan dana yang terbatas, maka selanjutnya pembayaran pengurusan surat akta koperasi bisa diringankan dan bila perlu di geratiskan. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor: 30 Tahun 2004 dalam Pasal 37 menyebutkan: ”Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu” 29 Hasil wawancara dengan Notaris Suyanto, SH ketua Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah pada Tanggal 2 Februari 2008 30 Hasil wawancara dengan Notaris Jatmiko, SH, Notaris di Wangon Kabupaten Banyumas pada Tanggal 2 Mei 2008 73
Page 1 and 2:
PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.
Page 4 and 5:
KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdul
Page 6 and 7:
13. Kepada seluruh keluargaku yang
Page 8 and 9:
ABSTRACT Generally, cooperation per
Page 10 and 11:
2.1.Pengertian Akta................
Page 12 and 13:
1. Koperasi telah di kenal oleh mas
Page 14 and 15:
saksikan di dalam menjalankan jabat
Page 16 and 17:
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Page 18 and 19:
2. Memiliki sertifikat tanda bukti
Page 20 and 21:
4.2. Manfaat Teoritis Hasil penelit
Page 22 and 23:
1. NOTARIS 1.1.Pengertian Notaris B
Page 24 and 25:
1.2. Jabatan, kewenangan dan larang
Page 26 and 27:
tangan jika akta itu ditandatangani
Page 28 and 29:
1.2.3. Larangan Notaris Menurut Pas
Page 30 and 31:
1.3.2. Pemberhentian Notaris Sedang
Page 32 and 33: Adanya tandatangan bertujuan untuk
Page 34 and 35: kesaksian dari semua apa yang dilih
Page 36 and 37: erlaku dipasar, sehingga dengan dem
Page 38 and 39: Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undan
Page 40 and 41: ersangkutan dapat mengajukan tagiha
Page 42 and 43: 2 Peraturan Kepailitan (Faillisemen
Page 44 and 45: Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-U
Page 46 and 47: 1. Notaris yang telah memenuhi pers
Page 48 and 49: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Huku
Page 50 and 51: 2) Penelitian hukum empiris atau pe
Page 52 and 53: ). 2(dua) orang Staf Sub Bagian Huk
Page 54 and 55: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 56 and 57: 3) Adanya kewenangan yang diberikan
Page 58 and 59: • Kordinasi bantuan luar negeri d
Page 60 and 61: efesien dan mampu menghasilkan keun
Page 62 and 63: � Pengesahan Akta Pendirian koper
Page 64 and 65: � Dalam hal akta perubahan anggar
Page 66 and 67: c. Berita acara rapat atau akta per
Page 68 and 69: 2. Akta perubahan Anggaran Dasar Ko
Page 70 and 71: membidangi koperasi dan UKM diserah
Page 72 and 73: Seperti kita ketahui pada umumnya k
Page 74 and 75: c. Adanya kerangka evaluasi untuk m
Page 76 and 77: Setelah terpenuhi jumlah anggota mi
Page 78 and 79: Ketentuan mengenai tempat kedudukan
Page 80 and 81: terbatas (PT). Selama ini ada pihak
Page 84 and 85: Masalah-masalah yang timbul menurut
Page 86 and 87: c. Syarat utama untuk mendirikan se
Page 88 and 89: BUKU- BUKU DAFTAR PUSTAKA Budi Untu
show all

PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?