PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Dengan demikian operasional koperasi beserta kelengkapanya telah dapat berjalan<br />
sejak hari ditandatanganinya minuta pendirian atau Anggaran Dasar koperasi, dihadapan<br />
Notaris tersebut dengan kata lain, koperasi tersebut dapat dikatakan telah terbentuk,<br />
berdiri dan telah dapat menjalankan kegiatannya serta dapat melakukan hubungan<br />
dengan pihak ketiga sambil menunggu Notaris menyelesaikan dan menyampaikan salinan<br />
Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi <strong>kep</strong>ada pengurus dan pendiri organisasi<br />
koperasi. Sebatas ini, koperasi yang sudah berdiri tersebut belum memiliki dan<br />
mendapatkan status Badan Hukum.<br />
Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992, untuk<br />
mendirikan koperasi harus memuat Anggaran Dasar yang dapat dibuat dalam bentuk<br />
notariil atau di bawah tangan karena dalam penjelasan Pasal 7 tersebut tidak di jelaskan<br />
secara tegas tentang cara membuat akta pendirian, bahkan dalam peraturan<br />
pelaksanaanya juga tidak diatur secara jelas tentang cara membuat akta pendirian.<br />
Dengan kehadiran Notaris sebagai Pejabat Umum yang berhak membuat akta, hal<br />
tersebut untuk menjamin <strong>kep</strong>astian, ketertiban, dan perlindungan hukum dan dibutuhkan<br />
pula sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau<br />
perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui Jabatan Notaris tersebut.<br />
Akta otentik akan menjadi alat bukti sempurna karena, yang tertera di dalamnya<br />
telah disetujui pihak ketiga (pendiri/anggota koperasi). Jika terjadi persoalan hukum,<br />
tidak memerlukan bukti tambahan untuk pembuktian. Dengan akta pendirian oleh notaris,<br />
kedudukan koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum, sama dengan Perseroan<br />
69