PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

Dengan demikian operasional koperasi beserta kelengkapanya telah dapat berjalan
sejak hari ditandatanganinya minuta pendirian atau Anggaran Dasar koperasi, dihadapan
Notaris tersebut dengan kata lain, koperasi tersebut dapat dikatakan telah terbentuk,
berdiri dan telah dapat menjalankan kegiatannya serta dapat melakukan hubungan
dengan pihak ketiga sambil menunggu Notaris menyelesaikan dan menyampaikan salinan
Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi kepada pengurus dan pendiri organisasi
koperasi. Sebatas ini, koperasi yang sudah berdiri tersebut belum memiliki dan
mendapatkan status Badan Hukum.
Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992, untuk
mendirikan koperasi harus memuat Anggaran Dasar yang dapat dibuat dalam bentuk
notariil atau di bawah tangan karena dalam penjelasan Pasal 7 tersebut tidak di jelaskan
secara tegas tentang cara membuat akta pendirian, bahkan dalam peraturan
pelaksanaanya juga tidak diatur secara jelas tentang cara membuat akta pendirian.
Dengan kehadiran Notaris sebagai Pejabat Umum yang berhak membuat akta, hal
tersebut untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dan dibutuhkan
pula sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau
perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui Jabatan Notaris tersebut.
Akta otentik akan menjadi alat bukti sempurna karena, yang tertera di dalamnya
telah disetujui pihak ketiga (pendiri/anggota koperasi). Jika terjadi persoalan hukum,
tidak memerlukan bukti tambahan untuk pembuktian. Dengan akta pendirian oleh notaris,
kedudukan koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum, sama dengan Perseroan
69