PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

juga masih mengadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) itu dikatakan bahwa notaris adalah
pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.
Mestinya payung hukum itu di buat dalam bentuk Undang-Undang tersendiri.
Atau dimasukan dalam Undang-Undang Perkoperasian. Sampai kini, koperasi masih
menggunakan Undang-Undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992,
dengan demikian, payung hukum Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi,
notabenya dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Koperasi dan UKM ladasan
itu tidak cukup kuat untuk Notaris menandatangani dan membuat akta, akta koperasi
yang didirikan. oleh karena itu Undang-Undang koperasi yang saat ini sedang dalam
proses penggodogan. Dimasukan kewenangan Notaris membuat akta Pendirian Koperasi.
Jika ini disatukan, maka legatimasi notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi
menjadi semakin kuat 24
Ketentuan mengenai nama dan tempat kedudukan koperasi merupakan salah satu
dasar ketentuan yang harus di cantumkan dalam Anggaran Dasar koperasi. Undang-
Undang perkoperasian harus memberikan aturan yang jelas mengenai nama yang
bagaimana yang dapat dipergunakan atau dipakai oleh suatu koperasi seperti yang diatur
oleh Undang-Undang terhadap nama yang dapat dipakai oleh sebuah Perseroan Terbatas
(PT). Ketentuan mengenai nama sebuah koperasi diserahkan sepenuhnya kepada
kehendak para pendiri dan anggota, asal minimal tidak bertentangan dengan Hak
Kekayaan Intelektual (HKI), dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban
umum.(termasuk ketentuan Undang- Undang).
24 Hasil wawancara dengan Notaris Arief Rachmanto, SH di Purwokerto, pada tangga l 6 April 2008
67