PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
KETERANGAN 21 :<br />
1. Kelompok masyarakat Pra Koperasi/kelompok Usaha produktif melakukan<br />
konsultasi tentang pembentukan koperasi ke Dinas Koperasi dan UKM.<br />
2a. Rapat Awal/Pembentukan Koperasi.<br />
2b. Dinas Koperasi & UKM hadir untuk memandu pembentukan koperasi.<br />
3. Mengajukan Pembentukan Akta Koperasi melalui Notaris.<br />
4. Notaris mengajukan Badan Hukum Koperasi <strong>kep</strong>ada Dinas Koperasi dan UKM<br />
5. Setelah dikoreksi kebenaranya dan kelengkapanya, maka menerbitkan badan<br />
hukum Koperasi dan menyerahkanya <strong>kep</strong>ada pengurus koperasi melalui Notaris.<br />
6. Notaris menyerahkan <strong>kep</strong>ada Pengurus koperasinya<br />
7. Dinas koperasi dan UKM melaporkan <strong>kep</strong>ada Bupati<br />
Dengan adanya Keputusan Bupati tersebut diharapkan Notaris di Kabupaten<br />
Banyumas dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan dapat<br />
membantu masyarakat dalam proses pembuatan Akta Koperasi di Kabupaten Banyumas.<br />
2. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pembuatan Akta Pendirian<br />
Koperasi dan Cara Penyelesaiannya<br />
Koperasi sebagai salah satu badan di Indonesia yang sangat membutuhkan<br />
perangkat hukum yang dapat membantu proses perubahan yang terjadi dalam<br />
menghadapi era globalisasi, kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan<br />
perekonomian nasional, termasuk didala mnya koperasi yang semakin menuntut<br />
kemampuan dari setiap pelaku ekonomi atau pengurus koperasi dalam mengembangkan<br />
keunggulan kompetitif di tengah komunitas global.<br />
21 Leaflet Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banyumas.<br />
61