PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

KETERANGAN 21 :
1. Kelompok masyarakat Pra Koperasi/kelompok Usaha produktif melakukan
konsultasi tentang pembentukan koperasi ke Dinas Koperasi dan UKM.
2a. Rapat Awal/Pembentukan Koperasi.
2b. Dinas Koperasi & UKM hadir untuk memandu pembentukan koperasi.
3. Mengajukan Pembentukan Akta Koperasi melalui Notaris.
4. Notaris mengajukan Badan Hukum Koperasi kepada Dinas Koperasi dan UKM
5. Setelah dikoreksi kebenaranya dan kelengkapanya, maka menerbitkan badan
hukum Koperasi dan menyerahkanya kepada pengurus koperasi melalui Notaris.
6. Notaris menyerahkan kepada Pengurus koperasinya
7. Dinas koperasi dan UKM melaporkan kepada Bupati
Dengan adanya Keputusan Bupati tersebut diharapkan Notaris di Kabupaten
Banyumas dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan dapat
membantu masyarakat dalam proses pembuatan Akta Koperasi di Kabupaten Banyumas.
2. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pembuatan Akta Pendirian
Koperasi dan Cara Penyelesaiannya
Koperasi sebagai salah satu badan di Indonesia yang sangat membutuhkan
perangkat hukum yang dapat membantu proses perubahan yang terjadi dalam
menghadapi era globalisasi, kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian nasional, termasuk didala mnya koperasi yang semakin menuntut
kemampuan dari setiap pelaku ekonomi atau pengurus koperasi dalam mengembangkan
keunggulan kompetitif di tengah komunitas global.
21 Leaflet Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banyumas.
61