PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

Kabupaten Banyumas mengeluarkan leaflet pembadan hukuman koperasi adalah sebagai
sarana sosialisasi dan informasi bagi masyarakat.
Leaflet berisi informasi mengenai proses pembadan hukuman koperasi
berpedoman kepada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI
No:123/kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam
rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran
Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten /Kota; dan keputusan Menteri Negara Koperasi
dan UKM RI No: 98/kep/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta
Koperasi (PPAK) dan Keputusan Bupati Banyumas No: 518/565/2005 tanggal 2 Mei
2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahaan Akta Pendirian,
Peubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten Banyumas.
.
� Dasar pembentukan koperasi adalah :
1. Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami
pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi;
2. Pembentukan koperasi harus mempunyai syarat sebagai berikut:
a. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan akan menjadi
anggota harus mempunyai kegiatan usaha atau kepentingan
ekonomi yang sama, artinya memiliki profesi atau usaha yang
sama, dan atau memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
b. Usaha yang akan dilaksanakan koperasi harus layak secara
ekonomi, artinya bahwa usaha tersebut akan dikelola secara
49