PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
pengawasan tersendiri terhadap otoritas yang berwenang untuk menghindari kesulitan<br />
masyarakat untuk mendirikan sebuah badan usaha koperasi.<br />
Dengan mendapatkan status badan hukum. Maka sebuah badan usaha koperasi<br />
menjadi subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga terhadap pihak<br />
ketiga apabila diperlukan dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat<br />
dimana bertanggung jawab atas jalanya Usaha Badan Hukum koperasi tersebut.<br />
Undang-Undang No 32 Tahun <strong>2004</strong> tentang Otonomi Daerah mengatur<br />
kedudukan dan peran pemerintah dan tidak ada kaitan struktural dengan gerakan koperasi<br />
sebagai lembaga koperasi yang otonom. Undang-Undang sebagai sistem hukum yang<br />
mengatur secara nasional memberikan dasar bagi peran dan wewenang pemerintah<br />
sebagai kesatuan dan pembagian kerja antara pusat dan Daerah adalah wilayah dan ruang<br />
dari Undang-Undang No 32 Tahun <strong>2004</strong>. Hal ini berarti hanya ada satu undang-undang<br />
perkoperasian yang eksistensinya sebagai dasar hukum dan pedoman kebijaksanaan di<br />
pusat dan daerah di bidang perkoperasian.<br />
Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka eksistensi koperasi<br />
dengan hubungannya dengan otonomi daerah tetap eksis sebagai pelaku ekonomi dan<br />
penggerak ekonomi rakyat. Sementara itu peran pemerintah akan berkurang dan yang<br />
masih ada yaitu fungsi pengaturan tetapi terbatas pada pendaftaran/pemberian dan<br />
pencabutan hak badan hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan<br />
peraturan pelaksanaannya menjadi proposional (Pusat dan Daerah) Meliputi 20 :<br />
• Penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan koperasi<br />
• Aistensi dan fasilitas<br />
20 Achmad Chatib,infokop,2006 hal 32<br />
47