PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3) Adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan <strong>kep</strong>ercayaan<br />
dari masyarakat yang dilayani itulah yang menjadi dasar tugas dan fungsi<br />
Notaris dalam lalu lintas hukum.<br />
Sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Menteri Negara Koperasi dan Usaha<br />
Kecil dan Menengah Nomor : <strong>98</strong>/<strong>kep</strong>/M.<strong>KUKM</strong>/<strong>IX</strong>/<strong>2004</strong> Akta Koperasi yang di buat<br />
oleh Notaris adalah :<br />
a. Akta pendirian koperasi;<br />
b. Akta perubahan Anggaran Dasar;<br />
c. Akta–akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi;<br />
Koperasi memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendirianya<br />
disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Dengan demikian koperasi sebagai subyek<br />
hukum yang mempunyai hak untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti jual beli,<br />
sewa menyewa, hutang piutang, dan mengadakan perjanjian. Bersamaan dengan itu, hak<br />
dan tanggung jawab anggota adalah sendiri–sendiri atau berdiri sendiri.<br />
Status badan hukum yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang intinya<br />
adalah berupa registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintah dan penggunaan dalam<br />
berita Negara Republik Indonesia. Munculnya ide pada pencatatan tentang aturan ini oleh<br />
pembuat Undang-Undangan, awalnya adalah untuk memudahkan kantor urusan koperasi<br />
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang didirikan di<br />
Indonesia. Masalah yang timbul di kemudian hari dalam praktik adalah merupakan<br />
dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh oknum pejabat otoritas yang berwenang<br />
berbuat tidak bertanggung jawab untuk itu ada baiknya dari segi teknis, harus dilakukan<br />
46