PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

More documents

Recommendations

Info

Pasal 1868 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata mensyaratkan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik maka harus ada kewenangan dari Pejabat Umum (Notaris) untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang–undang. 3. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI Salah satu peraturan di bidang koperasi ialah Kepmen Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004 yang pada dasarnya mengatur tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi. Dalam peraturan tersebut jelas diatur kedudukan dan tugas pokok notaris pembuat akta koperasi, persyaratan dan tata cara penetapan notaris pembuat akta koperasi dan pelaksanaan tugas, pembuatan dan tata cara pengesahan akta. Hambatan–hambatan yang akan timbul dalam pembuatan akta koperasi bukan saja bersumber dari notaris tetapi juga dari badan koperasi dan koperasi itu sendiri. Karena saat ini akta Koperasi di buat oleh notaris maka memerlukan biaya, dibandingkan pada waktu sebelum dikeluarkanya Kepmen Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004, pembuatan dan pengesahan akta di lakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM sehingga tidak memungut biaya karena merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris yang sudah menjadi Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK) merupakan hal yang baru, dan hanya dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri dan UKM, maka sering adanya kesalah pahaman dan kurangnya koordinansi dari para pihak yang terkait. 38
BAB III METODE PENELITIAN Penelitian adalah sebuah kegiatan menggambarkan sebuah obyek penelitian. Menggambarkan sebuah obyek terkadang menyulitkan. Meskipun obyek fisik relatif tetap, proses menggambarkan atau menafsirkanya ternyata tidak sesederhana yang kita kira. Menurut asal katanya, ”metodologi” berasal dari kata ”metodos” dan ”logos” yang berarti ”jalan ke”. Dengan demikian penggunaan kata metodologi penelitian di maksudkan bahwa dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan suatu jalan/tatacara tertentu yang sistematis dan konsisten. Dengan demikian inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tatacara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan. Disini penulis menentukan metode pendekatan apa yang akan digunakan, spesifikasi/tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling, bagaimana mengumpulkan data akan dilakukan dan analisi data yang dipergunakan. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 1) Penelitian hukum Normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder. 39
Page 1 and 2: PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.
Page 4 and 5: KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdul
Page 6 and 7: 13. Kepada seluruh keluargaku yang
Page 8 and 9: ABSTRACT Generally, cooperation per
Page 10 and 11: 2.1.Pengertian Akta................
Page 12 and 13: 1. Koperasi telah di kenal oleh mas
Page 14 and 15: saksikan di dalam menjalankan jabat
Page 16 and 17: Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Page 18 and 19: 2. Memiliki sertifikat tanda bukti
Page 20 and 21: 4.2. Manfaat Teoritis Hasil penelit
Page 22 and 23: 1. NOTARIS 1.1.Pengertian Notaris B
Page 24 and 25: 1.2. Jabatan, kewenangan dan larang
Page 26 and 27: tangan jika akta itu ditandatangani
Page 28 and 29: 1.2.3. Larangan Notaris Menurut Pas
Page 30 and 31: 1.3.2. Pemberhentian Notaris Sedang
Page 32 and 33: Adanya tandatangan bertujuan untuk
Page 34 and 35: kesaksian dari semua apa yang dilih
Page 36 and 37: erlaku dipasar, sehingga dengan dem
Page 38 and 39: Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undan
Page 40 and 41: ersangkutan dapat mengajukan tagiha
Page 42 and 43: 2 Peraturan Kepailitan (Faillisemen
Page 44 and 45: Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-U
Page 46 and 47: 1. Notaris yang telah memenuhi pers
Page 50 and 51: 2) Penelitian hukum empiris atau pe
Page 52 and 53: ). 2(dua) orang Staf Sub Bagian Huk
Page 54 and 55: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 56 and 57: 3) Adanya kewenangan yang diberikan
Page 58 and 59: • Kordinasi bantuan luar negeri d
Page 60 and 61: efesien dan mampu menghasilkan keun
Page 62 and 63: � Pengesahan Akta Pendirian koper
Page 64 and 65: � Dalam hal akta perubahan anggar
Page 66 and 67: c. Berita acara rapat atau akta per
Page 68 and 69: 2. Akta perubahan Anggaran Dasar Ko
Page 70 and 71: membidangi koperasi dan UKM diserah
Page 72 and 73: Seperti kita ketahui pada umumnya k
Page 74 and 75: c. Adanya kerangka evaluasi untuk m
Page 76 and 77: Setelah terpenuhi jumlah anggota mi
Page 78 and 79: Ketentuan mengenai tempat kedudukan
Page 80 and 81: terbatas (PT). Selama ini ada pihak
Page 82 and 83: Notaris dengan dibuatnya Leaflet, p
Page 84 and 85: Masalah-masalah yang timbul menurut
Page 86 and 87: c. Syarat utama untuk mendirikan se
Page 88 and 89: BUKU- BUKU DAFTAR PUSTAKA Budi Untu

PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?