PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

Pasal 1868 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata mensyaratkan agar suatu akta
memiliki kekuatan bukti otentik maka harus ada kewenangan dari Pejabat Umum
(Notaris) untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang–undang.
3. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN
KOPERASI
Salah satu peraturan di bidang koperasi ialah Kepmen Nomor:
98/kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004 yang pada dasarnya mengatur
tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi. Dalam peraturan tersebut jelas diatur
kedudukan dan tugas pokok notaris pembuat akta koperasi, persyaratan dan tata cara
penetapan notaris pembuat akta koperasi dan pelaksanaan tugas, pembuatan dan tata cara
pengesahan akta.
Hambatan–hambatan yang akan timbul dalam pembuatan akta koperasi bukan
saja bersumber dari notaris tetapi juga dari badan koperasi dan koperasi itu sendiri.
Karena saat ini akta Koperasi di buat oleh notaris maka memerlukan biaya, dibandingkan
pada waktu sebelum dikeluarkanya Kepmen Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004,
pembuatan dan pengesahan akta di lakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM sehingga
tidak memungut biaya karena merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. akta
pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris yang sudah menjadi Pejabat Pembuat Akta
Koperasi (PPAK) merupakan hal yang baru, dan hanya dikuatkan dengan Surat
Keputusan (SK) Menteri dan UKM, maka sering adanya kesalah pahaman dan kurangnya
koordinansi dari para pihak yang terkait.
38