PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

Dengan telah di tanda tanganinya MOU atau nota kesepahaman antara kementrian
koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada
tanggal 4 Mei 2004, maka wewenang seorang notaris sebagai pejabat umum semakin
luas, seperti kita ketahui dalam Undang–Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi
tidak ada suatu pasal yang mengharuskan bahwa Anggaran Dasar suatu koperasi harus
otentik, artinya pendirian koperasi hanya disyaratkan dala m bentuk tertulis (akta) yaitu
bisa akta di bawah tangan atau akta otentik, hal ini disampaikan pada Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Koperasi. Ketentuan tentang pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
yang diatur dalam Undang–Undang koperasi memberikan kebebasan pada orang–orang
yang akan mendirikan koperasi untuk memilih dengan akta di bawah tangan tanpa
melibatkan pejabat umum dengan akta otentik 14 ).
Dalam Anggaran Dasar Koperasi dasarnya harus memuat :
1. Nama Koperasi;
2. Tempat kerja, Daerah kerja;
3. Maksud dan tujuan ;
4. Syarat – syarat keanggotaan;
5. Tentang permodalan;
6. Hak dan Kewajiban sera tanggung jawab anggota;
7. Pengurus dan pengawas koperasi;
8. Rapat anggota dan Keputusan Rapat anggota;
9. Penetapan Tahun Buku;
14 )Budi Untung,Op.Cit.hal 29
37