PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

Dalam hal pembubaran koperasi tersebut berdasar atas keputusan pemerintah,
maka pemerintah harus memberitahukannya kepada semua kreditor koperasi. Jika
pemberitahuan pembubaran koperasi belum diterima oleh kreditor koperasi, maka
pembubaran koperasi tersebut belum berlaku baginya. Artinya akibat-akibat hukum yang
terjadi dari bembubaran tersebut, tidak berlaku bagi kreditor yang bersangkutan.
Mengenai pembubaran koperasi oleh pemerintah ini dan tata cara pengajuan keberatanya,
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Di dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang No 25 tahun 1992
diatur ketentuan mengenai penyelesaian pembubaran suatu koperasi. Setelah
dikeluarkanya keputusan pembubaran koperasi, maka segeralah di laksanakan
penyelesaian bembubaran, untuk kepentingan kreditor dan para anggota. Untuk
pembubaran koperasi berdasar keputusan rapat anggota, penyelesai pembubaran ditunjuk
oleh rapat anggota. Sedangkan untuk pembubaran koperasi berdasarkan keputusan
pemerintah, maka penyelesai pembubaran ditunjuk oleh pemerintah.
Segera setelah ditunjuk penyelesai pembubaran ini, maka penyelesai tersebut
secara sah dapat melakukan tugasnya, yang dala m garis besarnya terbatas hanya
menyelesaikan pencarian atau pemberesan harta kekayaan yang masih ada pada koperasi
tersebut,
Meskipun kedudukan penyelesai ini menggantikan tugas pengurus setelah
koperasi di bubarkan, namun hal ini tidak berarti bahwa hak dan wewenang penyelesai
menjadi sama atau seluas wewenang yang ada pada pengurus.
33