PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

More documents

Recommendations

Info

2 Peraturan Kepailitan (Faillisementverordening), S.1905-217 jo S.1906-348. Pejabat koperasi yang dimaksudkan di sini adalah pejabat koperasi yang langsung mengawasi atau berada dalam wilayah hukum koperasi tersebut. Sebelum menyatakan keputusan untuk membubarkan koperasi, pejabat yang bersangkutan harus meneliti dengan sesakma atas keadaan atau kondisi koperasi tersebut secara menyeluruh, termasuk harta kekayaan. Dari pemeriksaan/penelitian tersebut, maka dibuatlah suatu berita acara pemeriksaan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan dari Pejabat koperasi untuk memutuskan pembubaran koperasi tersebut. Selain itu, pemerintah (c.q. pejabat koperasi) sebelum menyatakan keputusan untuk membubarkan koperasi, terlebih dahulu harus menyatakan maksud pembubaran koperasi tersebut secara tertulis harus dinyatakan pula alasan-alasannya mengapa koperasi tersebut akan dibubarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pejabat koperasi tersebut, pengurus koperasi yang bersangkutan berhak untuk mengajukan keberatan atas rencana pembubaran tersebut secara tertulis kepada Menteri Koperasi, dengan ditembuskan pula kepada pejabat koperasi di wilayah di mana koperasi tersebut berkedudukan. Dengan adanya pengajuan surat keberatan atas rencana pembubaran koperasi oleh pengurus koperasi ini, maka Menteri Koperasi harus menyatakan pendapatnya atas pengajuan keberatan tersebut secara tetulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut. 32
Dalam hal pembubaran koperasi tersebut berdasar atas keputusan pemerintah, maka pemerintah harus memberitahukannya kepada semua kreditor koperasi. Jika pemberitahuan pembubaran koperasi belum diterima oleh kreditor koperasi, maka pembubaran koperasi tersebut belum berlaku baginya. Artinya akibat-akibat hukum yang terjadi dari bembubaran tersebut, tidak berlaku bagi kreditor yang bersangkutan. Mengenai pembubaran koperasi oleh pemerintah ini dan tata cara pengajuan keberatanya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Di dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang No 25 tahun 1992 diatur ketentuan mengenai penyelesaian pembubaran suatu koperasi. Setelah dikeluarkanya keputusan pembubaran koperasi, maka segeralah di laksanakan penyelesaian bembubaran, untuk kepentingan kreditor dan para anggota. Untuk pembubaran koperasi berdasar keputusan rapat anggota, penyelesai pembubaran ditunjuk oleh rapat anggota. Sedangkan untuk pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah, maka penyelesai pembubaran ditunjuk oleh pemerintah. Segera setelah ditunjuk penyelesai pembubaran ini, maka penyelesai tersebut secara sah dapat melakukan tugasnya, yang dala m garis besarnya terbatas hanya menyelesaikan pencarian atau pemberesan harta kekayaan yang masih ada pada koperasi tersebut, Meskipun kedudukan penyelesai ini menggantikan tugas pengurus setelah koperasi di bubarkan, namun hal ini tidak berarti bahwa hak dan wewenang penyelesai menjadi sama atau seluas wewenang yang ada pada pengurus. 33
Page 1 and 2: PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.
Page 4 and 5: KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdul
Page 6 and 7: 13. Kepada seluruh keluargaku yang
Page 8 and 9: ABSTRACT Generally, cooperation per
Page 10 and 11: 2.1.Pengertian Akta................
Page 12 and 13: 1. Koperasi telah di kenal oleh mas
Page 14 and 15: saksikan di dalam menjalankan jabat
Page 16 and 17: Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Page 18 and 19: 2. Memiliki sertifikat tanda bukti
Page 20 and 21: 4.2. Manfaat Teoritis Hasil penelit
Page 22 and 23: 1. NOTARIS 1.1.Pengertian Notaris B
Page 24 and 25: 1.2. Jabatan, kewenangan dan larang
Page 26 and 27: tangan jika akta itu ditandatangani
Page 28 and 29: 1.2.3. Larangan Notaris Menurut Pas
Page 30 and 31: 1.3.2. Pemberhentian Notaris Sedang
Page 32 and 33: Adanya tandatangan bertujuan untuk
Page 34 and 35: kesaksian dari semua apa yang dilih
Page 36 and 37: erlaku dipasar, sehingga dengan dem
Page 38 and 39: Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undan
Page 40 and 41: ersangkutan dapat mengajukan tagiha
Page 44 and 45: Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-U
Page 46 and 47: 1. Notaris yang telah memenuhi pers
Page 48 and 49: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Huku
Page 50 and 51: 2) Penelitian hukum empiris atau pe
Page 52 and 53: ). 2(dua) orang Staf Sub Bagian Huk
Page 54 and 55: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 56 and 57: 3) Adanya kewenangan yang diberikan
Page 58 and 59: • Kordinasi bantuan luar negeri d
Page 60 and 61: efesien dan mampu menghasilkan keun
Page 62 and 63: � Pengesahan Akta Pendirian koper
Page 64 and 65: � Dalam hal akta perubahan anggar
Page 66 and 67: c. Berita acara rapat atau akta per
Page 68 and 69: 2. Akta perubahan Anggaran Dasar Ko
Page 70 and 71: membidangi koperasi dan UKM diserah
Page 72 and 73: Seperti kita ketahui pada umumnya k
Page 74 and 75: c. Adanya kerangka evaluasi untuk m
Page 76 and 77: Setelah terpenuhi jumlah anggota mi
Page 78 and 79: Ketentuan mengenai tempat kedudukan
Page 80 and 81: terbatas (PT). Selama ini ada pihak
Page 82 and 83: Notaris dengan dibuatnya Leaflet, p
Page 84 and 85: Masalah-masalah yang timbul menurut
Page 86 and 87: c. Syarat utama untuk mendirikan se
Page 88 and 89: BUKU- BUKU DAFTAR PUSTAKA Budi Untu

PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?