PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

Republik Indonesia, maka status badan hukum koperasi yang
bersangkutan hapus.
3. Pembubaran oleh Pejabat Koperasi
Pemerintah dalam hal ini Pejabat Koperasi, berhak pula melakukan
pembubaran koperasi oleh pejabat koperasi ini harus berdasarkan alasan-alasan tertentu,
yang menyebabkan koperasi tersebut terpaksa harus dibubarkan.
Adapun alasan pemerintah dalam ini pejabat koperasi, dalam memutus untuk
membubarkan suatu koperasi adalah sebagai berikut :
a. Koperasi tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang
Perkoperasian. Misalnya sebagai contoh, koperasi tersebut tidak lagi
memiliki Pengurus, Pengawas, atau tidak pernah mengadakan Rapat
Anggota Tahunan.
b. Kegiatan usaha koperasi tersebut bertentangan dengan ketertiban umum
dan/atau kesusilaan. Keputusan pembubaran koperasi karena alasan
kegiatan usahanya bertentangan dengan ketertiban umum dan/dan atau
kesusilaan ini dilakukan jika telah ada bukti dengan adanya suatu
keputusan pengadilan.
c. Koperasi tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan
hidupnya, atau sudah tidak layak lagi untuk meneruskan kegiatan
usahanya. Sebagai contoh dalam hal ini misalnya, koperasi tersebut
dinyatakan pailit. Kepailitan dari suatu badan usaha ini harus
dinyatakan melalui keputusan pengadilan, seperti ketentuan dalam Pasal
31