PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

More documents

Recommendations

Info

ersangkutan dapat mengajukan tagihanya kepada koperasi tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah kreditor bersangkutan menerima surat pemberitahuan pembubaran. Yang dimaksud dengan kuasa rapat anggota di sini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh rapat anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran koperasi. Alasan dari pemberitahuan kepada pemerintah dalam hal pembubaran koperasi ini, karena koperasi adalah suatu badan hukum berdasar suatu pengesahan dari pemerintah (c.q. Pejabat Koperasi). Oleh karena itu di dalam hal pembubaran koperasi ini, untuk menghapus setatus badan hukum dari koperasi yang dibubarkan tersebut, juga harus melalui suatu keputusan dari pemerintah yang telah memberikan pengesahan setatus sebagai suatu badan hukum. Pemberitahuan tertulis kepada pemerintah ini, harus dilampiri pula : a. Petikan Berita Acara Rapat Anggota Pembubaran koperasi yang berisi keputusan Rapat Anggota Koperasi untuk membubarkan koperasi tersebut. b. Akta Pendirian yang berisi Anggaran Dasar Koperasi tersebut. c. Data lainnya yang diperlukan. Untuk itu pejabat koperasi akan meneliti cukup alasan atau perlu tidaknya untuk membubarkan koperasi tersebut. Pemerintah kemudian akan mengumumkan pembubaran koperasi tersebut dalam berita Negara Republik Indonesia. Sejak tanggal Pengumuman pembubaran koperasi tersebut dalam Berita Negara 30
Republik Indonesia, maka status badan hukum koperasi yang bersangkutan hapus. 3. Pembubaran oleh Pejabat Koperasi Pemerintah dalam hal ini Pejabat Koperasi, berhak pula melakukan pembubaran koperasi oleh pejabat koperasi ini harus berdasarkan alasan-alasan tertentu, yang menyebabkan koperasi tersebut terpaksa harus dibubarkan. Adapun alasan pemerintah dalam ini pejabat koperasi, dalam memutus untuk membubarkan suatu koperasi adalah sebagai berikut : a. Koperasi tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkoperasian. Misalnya sebagai contoh, koperasi tersebut tidak lagi memiliki Pengurus, Pengawas, atau tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan. b. Kegiatan usaha koperasi tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Keputusan pembubaran koperasi karena alasan kegiatan usahanya bertentangan dengan ketertiban umum dan/dan atau kesusilaan ini dilakukan jika telah ada bukti dengan adanya suatu keputusan pengadilan. c. Koperasi tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya, atau sudah tidak layak lagi untuk meneruskan kegiatan usahanya. Sebagai contoh dalam hal ini misalnya, koperasi tersebut dinyatakan pailit. Kepailitan dari suatu badan usaha ini harus dinyatakan melalui keputusan pengadilan, seperti ketentuan dalam Pasal 31
Page 1 and 2: PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.
Page 4 and 5: KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdul
Page 6 and 7: 13. Kepada seluruh keluargaku yang
Page 8 and 9: ABSTRACT Generally, cooperation per
Page 10 and 11: 2.1.Pengertian Akta................
Page 12 and 13: 1. Koperasi telah di kenal oleh mas
Page 14 and 15: saksikan di dalam menjalankan jabat
Page 16 and 17: Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Page 18 and 19: 2. Memiliki sertifikat tanda bukti
Page 20 and 21: 4.2. Manfaat Teoritis Hasil penelit
Page 22 and 23: 1. NOTARIS 1.1.Pengertian Notaris B
Page 24 and 25: 1.2. Jabatan, kewenangan dan larang
Page 26 and 27: tangan jika akta itu ditandatangani
Page 28 and 29: 1.2.3. Larangan Notaris Menurut Pas
Page 30 and 31: 1.3.2. Pemberhentian Notaris Sedang
Page 32 and 33: Adanya tandatangan bertujuan untuk
Page 34 and 35: kesaksian dari semua apa yang dilih
Page 36 and 37: erlaku dipasar, sehingga dengan dem
Page 38 and 39: Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undan
Page 42 and 43: 2 Peraturan Kepailitan (Faillisemen
Page 44 and 45: Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-U
Page 46 and 47: 1. Notaris yang telah memenuhi pers
Page 48 and 49: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Huku
Page 50 and 51: 2) Penelitian hukum empiris atau pe
Page 52 and 53: ). 2(dua) orang Staf Sub Bagian Huk
Page 54 and 55: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 56 and 57: 3) Adanya kewenangan yang diberikan
Page 58 and 59: • Kordinasi bantuan luar negeri d
Page 60 and 61: efesien dan mampu menghasilkan keun
Page 62 and 63: � Pengesahan Akta Pendirian koper
Page 64 and 65: � Dalam hal akta perubahan anggar
Page 66 and 67: c. Berita acara rapat atau akta per
Page 68 and 69: 2. Akta perubahan Anggaran Dasar Ko
Page 70 and 71: membidangi koperasi dan UKM diserah
Page 72 and 73: Seperti kita ketahui pada umumnya k
Page 74 and 75: c. Adanya kerangka evaluasi untuk m
Page 76 and 77: Setelah terpenuhi jumlah anggota mi
Page 78 and 79: Ketentuan mengenai tempat kedudukan
Page 80 and 81: terbatas (PT). Selama ini ada pihak
Page 82 and 83: Notaris dengan dibuatnya Leaflet, p
Page 84 and 85: Masalah-masalah yang timbul menurut
Page 86 and 87: c. Syarat utama untuk mendirikan se
Page 88 and 89: BUKU- BUKU DAFTAR PUSTAKA Budi Untu

PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?