PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2.2.3. Pembubaran Koperasi<br />
Cara Pembubaran koperasi Indonesia di dalam Undang-Undang No 25 tahun<br />
1992, diatur dalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 beserta Penjelasanya .<br />
Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No 25 tahun 1992, terhadap 2 (dua) cara<br />
yang dapat dilakukan untuk membubarkan koperasi, yaitu 13 :<br />
1. Berdasar Keputusan Rapat Anggota<br />
Pembubaran koperasi atas kehendak Rapat Anggota ini, dalam ketentuan<br />
Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tidak diberikan<br />
penjelasan mengenai alasan-alasan apa yang dipakai oleh rapat anggota, sehingga rapat<br />
anggota boleh memutuskan untuk membubarkan koperasi tersebut.<br />
Sebagai perangkat organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam<br />
koperasi, dalam memutuskan untuk membubarkan koperasi bersangkutan terlebih dahulu<br />
harus memperhitungkan dan mempertimbangkan baik -buruk, untung-rugi dari <strong>kep</strong>utusan<br />
yang akan diambil tersebut.<br />
Apabila rapat anggota koperasi telah memutus untuk membubarkan koperasi,<br />
maka pengurus koperasi ataupun mereka yang memberi kuasa oleh rapat anggota,<br />
memberitahukan secara tertulis <strong>kep</strong>utusan pembubaran koperasi tersebut <strong>kep</strong>ada: semua<br />
kreditor koperasi, dan pemerintah ( c.q. Pejabat Koperasi).<br />
Dalam hal pemberitahuan ini, harus menyebutkan pula nama serta alamat dari<br />
penyelesai dan harus menyebutkan pula suatu ketentuan bahwa semua kereditor koperasi<br />
13 Sutantya Rahardja H, Hukum Koperasi Indonesia , Raja Grafindo Persada, hal 107<br />
29