PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

More documents

Recommendations

Info

kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam golongan akta yang dimaksut pada sub 2 termasuk akta–akta yang memuat perjanjian hibah, jual–beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemampuan terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya. Di dalam ”akta partij” ini dicantumkan secara otentik keterang–keterangan dari orang–orang yang bertindak sebagai pihak–pihak dalam akta itu, di samping relaas dari notaris itu sendiri, yang menyatakan bahwa orang–orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu. 2.2. Pengertian, Pembentukan, dan Pembubaran Koperasi 2.2.1. Pengertian Koperasi Secara umum Koperasi di pahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang–orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari asal tersebut dapat disimpulkan bahwa 11 ): 11 H.Budi Untung, Hukum Kopera si dan Peran Notaris Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2005, hal 2 24
a. Koperasi adalah badan usaha bukan ormas; b. Pendiri/Pemilik adalah orang–orang (Perorangan/individu) atau badan hukum koperasi; c. Bekerja berdasarkan prinsip–prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan ; d. Sebagai gerakan ekonomi rakyat. Dari uraian diatas dapat ditemukan sedikitnya ada 6 ciri koperasi adalah 12 ): a. Sebagai badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan keuntungan ekonomis sehingga dapat bergerak di segala sektor perekonomian di mana saja dengan mempertimbangkan kelayakan usaha; b. Harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraanya; c. Sifat keanggotaanya sukarela tanpa paksaan; d. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi; e. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha di dalam koperasi didasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi serta balas jasa atau modal yang diberikan kepada anggota dibatasi, yaitu tidak melebihi suku bunga yang 12 Winanto Wiryomartani, Aspek Hukum UU Koperasi, Media Notariat, hal 39 25
Page 1 and 2: PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.
Page 4 and 5: KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdul
Page 6 and 7: 13. Kepada seluruh keluargaku yang
Page 8 and 9: ABSTRACT Generally, cooperation per
Page 10 and 11: 2.1.Pengertian Akta................
Page 12 and 13: 1. Koperasi telah di kenal oleh mas
Page 14 and 15: saksikan di dalam menjalankan jabat
Page 16 and 17: Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Page 18 and 19: 2. Memiliki sertifikat tanda bukti
Page 20 and 21: 4.2. Manfaat Teoritis Hasil penelit
Page 22 and 23: 1. NOTARIS 1.1.Pengertian Notaris B
Page 24 and 25: 1.2. Jabatan, kewenangan dan larang
Page 26 and 27: tangan jika akta itu ditandatangani
Page 28 and 29: 1.2.3. Larangan Notaris Menurut Pas
Page 30 and 31: 1.3.2. Pemberhentian Notaris Sedang
Page 32 and 33: Adanya tandatangan bertujuan untuk
Page 36 and 37: erlaku dipasar, sehingga dengan dem
Page 38 and 39: Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undan
Page 40 and 41: ersangkutan dapat mengajukan tagiha
Page 42 and 43: 2 Peraturan Kepailitan (Faillisemen
Page 44 and 45: Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-U
Page 46 and 47: 1. Notaris yang telah memenuhi pers
Page 48 and 49: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Huku
Page 50 and 51: 2) Penelitian hukum empiris atau pe
Page 52 and 53: ). 2(dua) orang Staf Sub Bagian Huk
Page 54 and 55: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 56 and 57: 3) Adanya kewenangan yang diberikan
Page 58 and 59: • Kordinasi bantuan luar negeri d
Page 60 and 61: efesien dan mampu menghasilkan keun
Page 62 and 63: � Pengesahan Akta Pendirian koper
Page 64 and 65: � Dalam hal akta perubahan anggar
Page 66 and 67: c. Berita acara rapat atau akta per
Page 68 and 69: 2. Akta perubahan Anggaran Dasar Ko
Page 70 and 71: membidangi koperasi dan UKM diserah
Page 72 and 73: Seperti kita ketahui pada umumnya k
Page 74 and 75: c. Adanya kerangka evaluasi untuk m
Page 76 and 77: Setelah terpenuhi jumlah anggota mi
Page 78 and 79: Ketentuan mengenai tempat kedudukan
Page 80 and 81: terbatas (PT). Selama ini ada pihak
Page 82 and 83: Notaris dengan dibuatnya Leaflet, p
Page 84 and 85:
Masalah-masalah yang timbul menurut
Page 86 and 87:
c. Syarat utama untuk mendirikan se
Page 88 and 89:
BUKU- BUKU DAFTAR PUSTAKA Budi Untu
show all

PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?