PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh
pihak lain.
Dalam golongan akta yang dimaksut pada sub 2 termasuk akta–akta yang memuat
perjanjian hibah, jual–beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang),
kemampuan terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya. Di dalam ”akta partij” ini
dicantumkan secara otentik keterang–keterangan dari orang–orang yang bertindak
sebagai pihak–pihak dalam akta itu, di samping relaas dari notaris itu sendiri, yang
menyatakan bahwa orang–orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu,
sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu.
2.2. Pengertian, Pembentukan, dan Pembubaran Koperasi
2.2.1. Pengertian Koperasi
Secara umum Koperasi di pahami sebagai perkumpulan orang yang secara
sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi
mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang
perkoperasian: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang–orang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Dari asal tersebut dapat disimpulkan bahwa 11 ):
11 H.Budi Untung, Hukum Kopera si dan Peran Notaris Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2005, hal 2
24