PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

More documents

Recommendations

Info

1.2. Jabatan, kewenangan dan larangan Notaris 1.2.1. Jabatan Notaris Notaris dalam menjalankan jabatanya sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara mempunyai tugas yang berat, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum. Dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pelayanan Jabatan Notaris, Pelayanan Jabatan Notaris yang dimaksud adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang tertentu memberikan kepastian tentang hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan- tindakan preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta Notaris 5 Mengingat Notaris diangkat oleh menteri Hukum dan HAM dalam jabatan kepercayaan (vertrouwensambt) untuk kepentingan masyarakat demi tercapainya kepentingan hukum dan bukan untuk kepentingan pribadi notaris yang bersangkutan, maka orang bersedia menyerahkan sesuatu yang diberitahukan kepadanya. Sebagai notaris kepercayaan (vertrouwensprsoon), notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diberitahukan kepadanya. Kewajiban merahasiakan itu ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga demi kepentingan notaris itu sendiri. 5 Muhammad Adam,asal usul dan sejarah Notaris, Sinar Baru , Bandung, 1985 hal 45 14
1.2.2. Kewenangan Notaris Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutiban akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas seperti terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut 6 : a. Akta itu harus dibuat ”oleh” (door) atau ”di hadapan” (tenoverstaan) seorang pejabat umum. b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Apabila salah satu persyaratan diatas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuatnya itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah 6 G.H.S. Lo mban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris,erlangga,jakarta1983, hal 48 15
Page 1 and 2: PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.
Page 4 and 5: KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdul
Page 6 and 7: 13. Kepada seluruh keluargaku yang
Page 8 and 9: ABSTRACT Generally, cooperation per
Page 10 and 11: 2.1.Pengertian Akta................
Page 12 and 13: 1. Koperasi telah di kenal oleh mas
Page 14 and 15: saksikan di dalam menjalankan jabat
Page 16 and 17: Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Page 18 and 19: 2. Memiliki sertifikat tanda bukti
Page 20 and 21: 4.2. Manfaat Teoritis Hasil penelit
Page 22 and 23: 1. NOTARIS 1.1.Pengertian Notaris B
Page 26 and 27: tangan jika akta itu ditandatangani
Page 28 and 29: 1.2.3. Larangan Notaris Menurut Pas
Page 30 and 31: 1.3.2. Pemberhentian Notaris Sedang
Page 32 and 33: Adanya tandatangan bertujuan untuk
Page 34 and 35: kesaksian dari semua apa yang dilih
Page 36 and 37: erlaku dipasar, sehingga dengan dem
Page 38 and 39: Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undan
Page 40 and 41: ersangkutan dapat mengajukan tagiha
Page 42 and 43: 2 Peraturan Kepailitan (Faillisemen
Page 44 and 45: Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-U
Page 46 and 47: 1. Notaris yang telah memenuhi pers
Page 48 and 49: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Huku
Page 50 and 51: 2) Penelitian hukum empiris atau pe
Page 52 and 53: ). 2(dua) orang Staf Sub Bagian Huk
Page 54 and 55: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 56 and 57: 3) Adanya kewenangan yang diberikan
Page 58 and 59: • Kordinasi bantuan luar negeri d
Page 60 and 61: efesien dan mampu menghasilkan keun
Page 62 and 63: � Pengesahan Akta Pendirian koper
Page 64 and 65: � Dalam hal akta perubahan anggar
Page 66 and 67: c. Berita acara rapat atau akta per
Page 68 and 69: 2. Akta perubahan Anggaran Dasar Ko
Page 70 and 71: membidangi koperasi dan UKM diserah
Page 72 and 73: Seperti kita ketahui pada umumnya k
Page 74 and 75:
c. Adanya kerangka evaluasi untuk m
Page 76 and 77:
Setelah terpenuhi jumlah anggota mi
Page 78 and 79:
Ketentuan mengenai tempat kedudukan
Page 80 and 81:
terbatas (PT). Selama ini ada pihak
Page 82 and 83:
Notaris dengan dibuatnya Leaflet, p
Page 84 and 85:
Masalah-masalah yang timbul menurut
Page 86 and 87:
c. Syarat utama untuk mendirikan se
Page 88 and 89:
BUKU- BUKU DAFTAR PUSTAKA Budi Untu
show all

PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?