PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

More documents

Recommendations

Info

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengantur tentang bentuk akta pendirian, perubahan termasuk bentuk Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan notaris sebagai Pejabat Akta Koperasi pada tanggal 24 September 2004 melalui surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 dalam rangka menjamin kepastian hukum akta-akta perkoperasian karena dibuat sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.Berdasarkan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992 bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peratuan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bahwa pegesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar Koperasi merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah, yang dalam pelaksanaanya dilimpahkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Untuk efektifitas dan efisiensi pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi kepada masyarakat dengan melimpahkan wewenang tersebut pejabat yang secara teknis bertanggung jawab dalam bidang Perkoperasian di tingkat Propinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kota dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/kep/M.KUKM/X/2004 tentang penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota. 6
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, perubahan anggaran dasar Koperasi primer dan sekunder dilaksanakan oleh Dinas/Kantor yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota dan Provinsi. Penggunaan akta otentik dalam bentuk akta otentik serta manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat yang hidup di kota-kota besar, namun belum begitu dirasakan oleh masyarakat yang hidup di desa atau Kabupaten-Kabupaten dimana perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat cukup dibuktikan dengan akta di bawah tangan antar warga dan kepala daerah setempat. Pada kabupaten-kabupaten yang padat penduduknya, kebutuhaan akta otentik mengikuti kehidupan di kota yang mengakibatkan masyarakat kabupaten dalam sebagian besar perbuatan hukum dalam hubungan dengan kegiatan masyarakat akan menggunakan akta otentik termasuk di bidang perkoperasian. Penggunaan akta otentik kususnya akta pendirian koperasi di tingkat kabupaten- kabupaten merupakan hal yang baru, tidak semua notaris bisa membuat akta koperasi, untuk dapat membuat akta tersebut notaris diwajibkan untuk menjadi notaris yang sudah memiliki ijin untuk membuat akta koperasi, untuk memperoleh ijin diperlukan syarat- syarat tertentu yang sesuai dengan KEPMEN Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal (4) yaitu : 1. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris. 7
Page 1 and 2: PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.
Page 4 and 5: KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdul
Page 6 and 7: 13. Kepada seluruh keluargaku yang
Page 8 and 9: ABSTRACT Generally, cooperation per
Page 10 and 11: 2.1.Pengertian Akta................
Page 12 and 13: 1. Koperasi telah di kenal oleh mas
Page 14 and 15: saksikan di dalam menjalankan jabat
Page 18 and 19: 2. Memiliki sertifikat tanda bukti
Page 20 and 21: 4.2. Manfaat Teoritis Hasil penelit
Page 22 and 23: 1. NOTARIS 1.1.Pengertian Notaris B
Page 24 and 25: 1.2. Jabatan, kewenangan dan larang
Page 26 and 27: tangan jika akta itu ditandatangani
Page 28 and 29: 1.2.3. Larangan Notaris Menurut Pas
Page 30 and 31: 1.3.2. Pemberhentian Notaris Sedang
Page 32 and 33: Adanya tandatangan bertujuan untuk
Page 34 and 35: kesaksian dari semua apa yang dilih
Page 36 and 37: erlaku dipasar, sehingga dengan dem
Page 38 and 39: Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undan
Page 40 and 41: ersangkutan dapat mengajukan tagiha
Page 42 and 43: 2 Peraturan Kepailitan (Faillisemen
Page 44 and 45: Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-U
Page 46 and 47: 1. Notaris yang telah memenuhi pers
Page 48 and 49: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Huku
Page 50 and 51: 2) Penelitian hukum empiris atau pe
Page 52 and 53: ). 2(dua) orang Staf Sub Bagian Huk
Page 54 and 55: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 56 and 57: 3) Adanya kewenangan yang diberikan
Page 58 and 59: • Kordinasi bantuan luar negeri d
Page 60 and 61: efesien dan mampu menghasilkan keun
Page 62 and 63: � Pengesahan Akta Pendirian koper
Page 64 and 65: � Dalam hal akta perubahan anggar
Page 66 and 67:
c. Berita acara rapat atau akta per
Page 68 and 69:
2. Akta perubahan Anggaran Dasar Ko
Page 70 and 71:
membidangi koperasi dan UKM diserah
Page 72 and 73:
Seperti kita ketahui pada umumnya k
Page 74 and 75:
c. Adanya kerangka evaluasi untuk m
Page 76 and 77:
Setelah terpenuhi jumlah anggota mi
Page 78 and 79:
Ketentuan mengenai tempat kedudukan
Page 80 and 81:
terbatas (PT). Selama ini ada pihak
Page 82 and 83:
Notaris dengan dibuatnya Leaflet, p
Page 84 and 85:
Masalah-masalah yang timbul menurut
Page 86 and 87:
c. Syarat utama untuk mendirikan se
Page 88 and 89:
BUKU- BUKU DAFTAR PUSTAKA Budi Untu
show all

PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?