PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengantur<br />
tentang bentuk akta pendirian, perubahan termasuk bentuk Anggaran Dasar Koperasi<br />
yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan notaris sebagai Pejabat Akta Koperasi pada<br />
tanggal 24 September <strong>2004</strong> melalui surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha<br />
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: <strong>98</strong>/<strong>kep</strong>/M.<strong>KUKM</strong>/<strong>IX</strong>/<strong>2004</strong> dalam<br />
rangka menjamin <strong>kep</strong>astian hukum akta-akta perkoperasian karena dibuat sebagai akta<br />
otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.Berdasarkan Pasal 9 Undang-<br />
Undang Nomor 25 tahun 1992 bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah<br />
akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.<br />
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peratuan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang<br />
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar<br />
Koperasi bahwa pegesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar Koperasi<br />
merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah, yang dalam pelaksanaanya<br />
dilimpahkan <strong>kep</strong>ada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Untuk<br />
efektifitas dan efisiensi pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian, perubahan<br />
anggaran dasar dan pembubaran Koperasi <strong>kep</strong>ada masyarakat dengan melimpahkan<br />
wewenang tersebut pejabat yang secara teknis bertanggung jawab dalam bidang<br />
Perkoperasian di tingkat Propinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kota dengan<br />
mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah<br />
Nomor: 123/<strong>kep</strong>/M.<strong>KUKM</strong>/X/<strong>2004</strong> tentang penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam<br />
rangka pengesahan akta pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi<br />
pada Propinsi dan Kabupaten/Kota.<br />
6