PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengantur
tentang bentuk akta pendirian, perubahan termasuk bentuk Anggaran Dasar Koperasi
yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan notaris sebagai Pejabat Akta Koperasi pada
tanggal 24 September 2004 melalui surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 dalam
rangka menjamin kepastian hukum akta-akta perkoperasian karena dibuat sebagai akta
otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.Berdasarkan Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 25 tahun 1992 bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah
akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peratuan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi bahwa pegesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar Koperasi
merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah, yang dalam pelaksanaanya
dilimpahkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Untuk
efektifitas dan efisiensi pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian, perubahan
anggaran dasar dan pembubaran Koperasi kepada masyarakat dengan melimpahkan
wewenang tersebut pejabat yang secara teknis bertanggung jawab dalam bidang
Perkoperasian di tingkat Propinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kota dengan
mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor: 123/kep/M.KUKM/X/2004 tentang penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam
rangka pengesahan akta pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi
pada Propinsi dan Kabupaten/Kota.
6