PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

More documents

Recommendations

Info

saksikan di dalam menjalankan jabatan mereka atau untuk merelatif secara otentik semua apa yang diterangkan oleh para penghadap <strong>kep</strong>ada notaris, dengan permintaan agar keterangan-keterangan mereka itu di cantumkan dalam suatu akta dan menugaskan mereka untuk membuat akta mengenai itu. Akta otentik akan menjadi alat bukti yang sempurna, karena yang tertera di dalamnya telah disetujui pihak ketiga (pendiri/anggota koperasi). Jika terjadi persoalan hukum, maka tidak memerlukan bukti tambahan untuk pembuktian. Dengan akta pendirian oleh notaris, kedudukan koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum sama dengan Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas dan koperasi maasing-masing mengandung persamaan yang satu dengan yang lain di satu pihak tetapi juga mengandung perbedaan-perbedaan tertentu pada sisi yang lain yang sifatnya sangat mendasar. Secara umumnya keduanya merupakan pilar-pilar pembangunan/ekonomi Indonesia bersama-sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Keduanya mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk berpartisipasi di dalam pembangunan ekonomi Indonesia sekarang ini. Dengan adanya deregulasi diberbagai bidang usaha, memungkinkan koperasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk melaksanakan usaha yang sama dengan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, keduanya adalah badan Hukum (meskipun bersumber dari dua Undang-Undang yang berbeda), sehingga keduanya adalah subyek hukum dan merupakan pendukung hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum pada umumnya. Meskipun demikian keduanya tetap mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain, terutama pada jatidirinya, misi 4
atau tujuan serta sasaran kerja dan jangkauan wilayah usaha dan pada akhirnya pada modal dan kemampuan interen. 2 Perbedaan Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi: Perseroan Terbatas Koperasi 1. Di atur dalam Undang- Undang Nomor: 40 tahun 2007. 2. Didirikan oleh minimal 2 orang/pribadi hukum. 3. Mempunyai minimal modal Rp.50 juta. 4. Didirikan dengan Akta Notaris dan berlaku sejak disahkan oleh Menteri Kehakiman ( sekarang Menteri Hukum dan HAM). 5. Memiliki harta kekayaan sendiri. 1. Diatur Dalam Undang-Undang Koperasi Nomor: 25 tahun 1992. 2. Didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang. 3. Modal awal minimal 15 juta bagi koperasi primer, minimal 50 juta bagi koperasi sekunder, berupa deposito. 4. Didirikan dengan Akta Notaris, Berbadan hukum setelah disahkan oleh pemerintah (dinas Koperasi dan UKM). 5. harta dari para anggota. Ketidakseragaman format dalam pembuatan akta Pendirian Koperasi selanjutnya oleh pemerintah disempurnakan dengan diterbitkannya surat-surat Keputusan Menteri 2 Sri Redjeki Hartono, Kapita Sengketa Hukum Perusahaan, Mandar Maju,Bandung, 2000, hal 63 5
Page 1 and 2: PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.
Page 4 and 5: KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdul
Page 6 and 7: 13. Kepada seluruh keluargaku yang
Page 8 and 9: ABSTRACT Generally, cooperation per
Page 10 and 11: 2.1.Pengertian Akta................
Page 12 and 13: 1. Koperasi telah di kenal oleh mas
Page 16 and 17: Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Page 18 and 19: 2. Memiliki sertifikat tanda bukti
Page 20 and 21: 4.2. Manfaat Teoritis Hasil penelit
Page 22 and 23: 1. NOTARIS 1.1.Pengertian Notaris B
Page 24 and 25: 1.2. Jabatan, kewenangan dan larang
Page 26 and 27: tangan jika akta itu ditandatangani
Page 28 and 29: 1.2.3. Larangan Notaris Menurut Pas
Page 30 and 31: 1.3.2. Pemberhentian Notaris Sedang
Page 32 and 33: Adanya tandatangan bertujuan untuk
Page 34 and 35: kesaksian dari semua apa yang dilih
Page 36 and 37: erlaku dipasar, sehingga dengan dem
Page 38 and 39: Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undan
Page 40 and 41: ersangkutan dapat mengajukan tagiha
Page 42 and 43: 2 Peraturan Kepailitan (Faillisemen
Page 44 and 45: Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-U
Page 46 and 47: 1. Notaris yang telah memenuhi pers
Page 48 and 49: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Huku
Page 50 and 51: 2) Penelitian hukum empiris atau pe
Page 52 and 53: ). 2(dua) orang Staf Sub Bagian Huk
Page 54 and 55: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 56 and 57: 3) Adanya kewenangan yang diberikan
Page 58 and 59: • Kordinasi bantuan luar negeri d
Page 60 and 61: efesien dan mampu menghasilkan keun
Page 62 and 63: � Pengesahan Akta Pendirian koper
Page 64 and 65:
� Dalam hal akta perubahan anggar
Page 66 and 67:
c. Berita acara rapat atau akta per
Page 68 and 69:
2. Akta perubahan Anggaran Dasar Ko
Page 70 and 71:
membidangi koperasi dan UKM diserah
Page 72 and 73:
Seperti kita ketahui pada umumnya k
Page 74 and 75:
c. Adanya kerangka evaluasi untuk m
Page 76 and 77:
Setelah terpenuhi jumlah anggota mi
Page 78 and 79:
Ketentuan mengenai tempat kedudukan
Page 80 and 81:
terbatas (PT). Selama ini ada pihak
Page 82 and 83:
Notaris dengan dibuatnya Leaflet, p
Page 84 and 85:
Masalah-masalah yang timbul menurut
Page 86 and 87:
c. Syarat utama untuk mendirikan se
Page 88 and 89:
BUKU- BUKU DAFTAR PUSTAKA Budi Untu
show all

PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?