PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

saksikan di dalam menjalankan jabatan mereka atau untuk merelatif secara otentik semua
apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris, dengan permintaan agar
keterangan-keterangan mereka itu di cantumkan dalam suatu akta dan menugaskan
mereka untuk membuat akta mengenai itu.
Akta otentik akan menjadi alat bukti yang sempurna, karena yang tertera di
dalamnya telah disetujui pihak ketiga (pendiri/anggota koperasi). Jika terjadi persoalan
hukum, maka tidak memerlukan bukti tambahan untuk pembuktian. Dengan akta
pendirian oleh notaris, kedudukan koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum sama
dengan Perseroan Terbatas (PT).
Perseroan Terbatas dan koperasi maasing-masing mengandung persamaan yang
satu dengan yang lain di satu pihak tetapi juga mengandung perbedaan-perbedaan
tertentu pada sisi yang lain yang sifatnya sangat mendasar. Secara umumnya keduanya
merupakan pilar-pilar pembangunan/ekonomi Indonesia bersama-sama dengan Badan
Usaha Milik Negara, Keduanya mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk
berpartisipasi di dalam pembangunan ekonomi Indonesia sekarang ini.
Dengan adanya deregulasi diberbagai bidang usaha, memungkinkan koperasi
mempunyai kemungkinan yang sama untuk melaksanakan usaha yang sama dengan
Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, keduanya adalah badan
Hukum (meskipun bersumber dari dua Undang-Undang yang berbeda), sehingga
keduanya adalah subyek hukum dan merupakan pendukung hak dan kewajiban di dalam
lalu lintas hukum pada umumnya. Meskipun demikian keduanya tetap mempunyai
karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain, terutama pada jatidirinya, misi
4