PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 ...

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992, untuk
mendirikan koperasi harus memuat Anggaran Dasar yang dapat dibua t dalam bentuk
notariil atau di bawah tangan karena dalam penjelasan Pasal 7 tersebut tidak di jelaskan
secara tegas tentang cara membuat akta pendirian, bahkan dalam peraturan
pelaksanaanya juga tidak diatur secara jelas tentang cara membuat akta pendirian.
Dengan kehadiran Notaris sebagai Pejabat Umum yang berhak membuat akta, hal
tersebut untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dan dibutuhkan
pula sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau
perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui Jabatan Notaris tersebut.
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik menurut
Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dari peraturan tersebut dapat disimpulkan
bahwa tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik itu
menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-
pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak.
Kekuatan pembuktian akta otentik, dengan demikian juga akta notaris, adalah
akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa
harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh
undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian
tugas inilah terletak tanda kepercayaan kepada para pejabat dan pemberian kekuatan
pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat. Sebab jika tidak demikian untuk apa
menguasakan kepada mereka untuk memberikan keterangan dari semua apa yang mereka
3