Juknis Bosda SMA-SMK-SLB Swasta 2019

BANTUAN O PE RAS I O NAL JJIJXT [H[X; 

(BOSDA) SMA SWASTA, SMK SWASTA 

DAN SLB SWASTA 

I 

E 

t 

I 

/ 

, 

I 

1 

* 

m \ 

+ 

t 

fGI [. 

-i 

ali 

) 

/ 

I 

/ 

I 

E 

& 

rrt 

i..di 

t 

a 

&u-fi 

"'{ 

NSI 

JAWA 

TENGAH 

7 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TAHUN 2019

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301); 


Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OLs 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4J., 


Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, 


Nomor 5670); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 

tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, 


Nomor a96Ol; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO 

tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2O1O Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5105)

iNli 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Jalan Pemuda No. 134 Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301, 

Faximile (024) 352007 7, Laman http://www.jatengprov.go.id 

Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

NOMOR | 42O/t78L2 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS 

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) SMA SWASTA, 

SMK SWASTA, DAN SLB SWASTA PROVINSI JAWA TENGAH 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

PROVINSI JAWA TENGAH, 

Menimbang 

a. bahwa dalam rangka terlaksananya berbagai 

tahapan dan proses penyaluran Bantuan 

Operasional Sekolah (BOSDA) SMA Swasta, SMK 

Swasta, dan SLB Swasta Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2Ol9 yang berdaya guna dan berhasil guna, 

maka diperlukan Petunjuk Teknis Bantuan 

Operasional Sekolah (BOSDA) SMA Swasta, SMK 

Swasta, dan SLB Swasta Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2019; 

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk 

Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) SMA 

Swasta, SMK Swasta, dan SLB Swasta Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2O19; 

Mengingat 

1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal. 

86e2);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OlO tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2OlO tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor ll2, 


Nomor 5157); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); 


Tahun 2Ol9 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110); 


Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2OL9 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 106); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kati terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2oll tentang 

Perrrbahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomorl3 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2Ol7 lentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2076 lentang Komite 

Sekolah; 

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 

2O18 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2018 Nomor 48); 


2O18 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang 

Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49); 


2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2Ol7 tentang 

Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, 

Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga 

Pengadaaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2OL8 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 

4el; 


2Ol9 tentang Penyelenggaraan Bantuan 

Operasional Sekolah Daerah Untuk Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Swasta dan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Swasta, serta Sekolah 

Luar Biasa Swasta (SLB) di Provinsi Jawa Tengah; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

KESATU 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

Provinsi Jawa Tengah Tentang Petunjuk Teknis 

Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) SMA Swasta,

SMK Swasta, dan SLB Swasta Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2Ol9;. 

KEDUA 

KETIGA 

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas 

Pendidikan Dan Kebudayaan ini. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan 

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Semarang 

Pada tanggal .18 oktobot 2019 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH 

TA/J 

* 

D,SDIKBUD 

IEN a 

ERI 

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada : 

1. Gubernur Jawa Tengah; 

2. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 

3. Sekretaris Daerah Provinsi JawaTengah; 

4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 

5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; 

6. Sekretaris, Para Kepala Bidang, Dan Kepala Cabang Dinas 

Pendidikan Wilayah I - XIII Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; 

7. Para Kepala SMA Swasta, SMK Swasta, dan SLB Swasta Provinsi 

Jawa Tengah;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Proyinsi Jowa Tengah 2019 

I{ATA PENGANTAR 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 

Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dinyatakan bahwa 

pendidikan merupakan tanggungiawab Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, dan Masyarakat. Tanggungjawab masyarakat 

sebagaimana dimaksud salah satunya diwujudkan dengan 

adanya satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. 

Berdirinya satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat 

tentu sangat membantu pemerintah dalam rangka memberikan 

layanan pendidikan kepada masyarakat, sehingga sinergi harus 

dibangun dan dikembangkan. 

Sinergi penyelenggaraan layanan pendidikan oleh pemerintah 

daerah Provinsi Jawa Tengah dengan lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat diwujudkan dalam berbagai 

skema. Salah satu skema sinergi dimaksud dilakukan melalui 

pemberian dana BOSDA kepada satuan pendidikan. Harapanryo, 

melalui pemberian BOSDA ini akan semakin meningkatkan akes 

layanan pendidikan dan mutu pendidikan, dan terbitnya 

petunjuk teknis pengelolaan BOSDA ini dipedomani untuk 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

Pada akhirnya, Pemerintah Provinsi Jwa Tengah menyampaikan 

ucapan terima kasih, dan penghargaan yang tinggi kepada semua 

pihak yang telah memberikan sumbangsihnya terhadap layanan 

pendidikan di Jawa Tengah. 

D 

S PENDIDIKAN DAN 

SI JAWA TENGAH, 

.t 

DISD,KBUD 

S.TP 

Tingkat I 

10 198503 1 019 

PetunjukTeknis Bosda SMA Sr,vasta, SMK Srryasta, Dan SLB Swasta Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jm,va Tengah 2019 

DAFTAR ISI 

Halaman Judul 

Kata Pengantar 1 

Daftar Isi 

11 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

: PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

B. DASAR 

C. PENGERTIAN 

D. MAKSUD DAN TUJU 

E. SASARAN 

F. KEWAJIBAN PENRIMA ... 

3 PTNGGUNAAI{ BOSDA 

A. KETENTUAN UMUM ....... 

B. RUANG LINGKUP PENGGUNAAN BOSDA .. 

C. LARANGAN PENGGUNAAN BOSDA 

: PENYALURAN BOSDA 

A. PRINSIP PENYALURAN BOSDA 

PENYALURAN 

PENCAIRAN 

B. TATA CARA 

C. TATA CARA 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

5 

6 

6 

6 

7 

9 

9 

9 

1 o 

BAB IV 

BAB V 

LAMPIRAN 

: PERTANGGUNCNIAWABAN, PELAPORAN DAN 

PENGENDALIAN ...................................... o.. 

A. PERTANGGUNGJAWABAN 

B. PELAPORAN 

C. PENGENDALIAN, MONITORING, DAN 

EVALUASI 

: PENUTUP aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaa 

11 

11 

t2 

t2 

13 

l4 

Petunjuk Ieknrs Bosda SMA Sr,vasta, SMK Swasta, Dan SLB Swasfa Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jowa Tengah 2019 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAI{ANG 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 

2008 tentang PendanaanPendidikan, bahwa pendanaan 

pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pemerintah 

mengalokasikan dana BOS untuk membantu sekolah 

memenuhi biaya operasionalnya. Sampai dengan saat ini 

kemampu€u:r. pemerintah untuk menyediakan pembiayaan 

pendidikan secara keseluruhan belum dapat direalisasikan, 

sehingga masih diperlukan peran serta pemerintah daerah 

dan masyarakat untuk memenuhi kekurangan biaya 

pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah. 

Jenis biaya operasional yang dibelanjakan oleh 

sekolah sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan tiap 

sekolah. Sementara itu, jenis peruntukan yang diakomodasi 

dalam BOS saat ini belum seluruhnya dapat dipenuhi. 

Menyikapi hal tersebut, diperlukan adanya sinergi 

pendanaan melalui BOS Reguler dan Bantuan Operasional 

Sekolah Daerah (BOSDA) provinsi, baik melalui peningkatan 

besaran dana yang diberikan maupun jenis peruntukannya. 

Adapun jenis pemanfaatan dana yang dialokasikan oleh 

pemerintah daerah dan latau masyarakat diharapkan dapat 

melengkapi kekurangan pendanaan dari BOS Reguler yang 

belum terpenuhi, untuk kelancaran penyelenggaraan 

pendidikan oleh Satuan Pendidikan. 

B. DASAR 

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-921; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor a3O1); 

PetunjukTeknis Bosda SMA Swasfa, SMK Swasfa, Dan SLB Suvasfa ProvinsiJawaTengah

Dinqs Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 20 I 9 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang 


Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang 


Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor L9 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 


Negara Republik Indonesia Nomor 44961 sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OLS tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 

tentang Stand.ar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56701; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 


Negara Republik Indonesia Nomor a96Ol; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OLO tentang 

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O1.O tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2olo Nomor Ll2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5 1 57); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol8 tentang 

Standar Pelayanan Minimal; 

Petunjuk Ieknis Bosda SMA Swasfa, SMK Sr,vasfa, Dan SLB Swasfa Provinsi Jawa Tengah 

z

9. 

10. 

11. 

L2. 

13. 

L4. 

15. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2019 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 85); 


2Ol9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2Ol8-2O23 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2OL9 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 110); 


2Ol9 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2Ol9 Nomor l, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 106); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL 

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomorl3 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 310); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ot7 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 

Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangun€rn Jangka Menengah 

Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana 

Pembangqnan Jangka Panjang Daerah, Renjacana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah; 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2Ol8 Nomor 48); 

Petunjukleknis Bosda SMA Swasfa, SMK Swasta, Dan SIB Swasta Provinsi Jawa Tengah


16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada 

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2Ol8 

Nomor 49); 

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 56 Tahun 2OL7 tentang Standardisasi 

Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan 

Standardisasi Harga Pengadaaan Barang/Jasa Kebutuhan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2Ol8 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2Ol8 Nomor 49); 

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2Ot9 

tentang Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah 

Daerah Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta, serta Sekolah 

Luar Biasa Swasta (SLB) di Provinsi Jawa Tengah; 

C. PENGERTIAN 

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah 

program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan 

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui APBD Provinsi 

Jawa Tengah kepada SMA, SMK, dan SLB Swasta di Provinsi 

Jawa Tengah. 

D. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud 

BOSDA dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan 

program pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. 

2. T\rjuan 

a. Meringankan beban biaya operasional sekolah. 

b. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. 

c. Meringankan beban biaya operasional terutama bagi 

siswa miskin pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat. 

E. SASARAN 

Sasaran SMA, SMK, dan SLB Swasta yang diselenggarakan 

oleh masyarakat yang telah memiliki Nomor Pokok Sekolah 

Nasional (NPSN) drr/atau telah memiliki status terakreditasi 

Petunjuk Teknis Bosda SMA Swasta, SMK Sryasta, Dan SLB Swasta Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pendidikqn dan Kebudayaan Provinsi Jqwa Tengah 2019 

dan telah di tetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa 

Tengah. 

F. KEWAJIBAN PENERIMA 

Penerima BOSDA berkewajiban: 

1. Meringankan beban pembiayaan operasional peserta didik; 

2. Menyusun RKAS; 

3. Memiliki rekening atas nama sekolah; 

4. Memberikan data siswa 

5. Melakukan melalui Data Pokok 

'1, 

6. 

7. 

8. 

M 

Mem 

dana BOSDA 

bkan 

dana 

melalui Cabang Dinas 

w 

Petunjukleknrs Bosda SMA Swasta SMK Swasta Dan SLB Swasta ProvinsiJawaTengah 

E

Dinas Pendidikan dqn Kebudayaan Provinsi Jowa Tengah 2019 

BAB II 

PENGGUNAAN BOSDA 

A. KETENTUAN UMUM 

1. BOSDA diberikan untuk meringankan beban biaya 

pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat. 

2. BOSDA diberikan secara utuh dan tidak 

diperkenankan melakukan pemotongan dengan 

alasan apapun dan oleh pihak manapLrn. 

3. BOSDA harus dikelola secara transparat:t, efisien, 

efektif, serta dapat dipertanggr-rngj awabkan. 

4. Stand.ar pembelanjaan berped.oman pada batas yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah atam kewajaran harga setempat. 

5. Standar perpajakan berpedoman pada sistem/aturan 

perpajakan yang berlaku. 

6. Jika terdapat sisa dana BOSDA tahr-ln 2Ol9 dapat 

dipindah bukukan menjadi penerimaan satuan 

pendidikan tahun berikutnyd, dan dapat digunakan 

dengan berpedoman Juknis tahun 2O2O. 

B. RUANG LINGKUP PENGGUNAAII BOSDA 

Ruang lingkup penggunaan BOSDA diatur untuk 

belanja : 

1. Belanja Pegawai maksimal 3Oo/o (tiga puluh persen) 

dengan jenis-jenis antara lain : 

a. Honorarium bagi Guru Tetap Yayasan. 

b. Honorarium bagi Tenaga Kependidikan Tetap 

Yayasan. 

2. Belanja Barang/Jasa minimal 6OVo (enam puluh 

persen) dengan jenis-jenis antara lain : 

a. Honorarium Narasumber; 

b. Honorarir:m Gum Tamu; 

c. Biaya peningkatan kompetensi guru produktif 

pada SMK; 

d. Pengad aan7. alat pakai habis praktikum 

pembelajaran; 

e. Pengadaan bahan Pakai habis; 

f. Belanja alat tulis kantor; 

Petunjuk leknrs Bosda SMA Swasta, SMK Suvasfa, Dan SIB Swasfa ProvinsiJawa Tengah

g. Belanja alat kebersihan; 

h. Belanja perlengkapan UKS; 

i. Belanja makan dan minum rapat; 

j. Belanja perjalanan dinas; 

k. Belanja pemeliharaan ringan 

peralatan. 

Dinqs Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jmua Tengah 20 I 9 

gedung 

dan 

3. Belanja Modal maksimal loo/o (sepuluh persen) 

dengan jenis-jenis antara lain : 

a. Pengadaar. komputer /laptop /notebook; 

b. Pengadaa.n LCD Provektor; 

c. Pengadaan meja/kursi gum/siswa; 

d. Pengadaan softwarelaplikasi pendukung pembelajaran; 

e. Pengadaan sarana pembelajaran lainnya yang 

termasuk belanja modal. 

C. LARANGAN BOSDA 

Larangan dalam penggunaan dana BOSDA : 

1. Disimpan dengan maksud unfirk mendapatkan 

bunga; 

2. Dipinjamkan kepada pihak lain; 

3. Menanamkan dana BOSDA dalam bentuk surat 

berharga; 

4. Membeli/pengadaan softwarefperangkat lunak 

untuk pembuatan laporan keuangan BOSDA; 

5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas 

sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya 

studi band.ing, karya wisata (study tour), kegiatan 

peringatan hari besar/keagamaan, dan 

kemah / ca,m:ping, outbound; 

6. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah Daerah/Pusat, atan: pihak lainnya; 

7. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk 

gLrru.; 

8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; 

9. Membangun gedung /ruangan baru; 

1O. Membeli bukur, Lembar Kerja siswa (LKS), serta 

bahan/ peralatan yang tidak mendukung proses 

pembelajaran; 

11. Bimbingan belajar/Ies yang bersifat rutin; 

Petunjuk Ieknis Bosda SMA Swasfa, SMK Swasfa, Dan SLB Srryasta Provinsi Jawa Tengah


I 2 . I{adiah lomb a- lomba / sert ifikat / duplikat piala ; 

13. Biaya asrama/pondok; 

14. Pembayaran keperluan yg sudah dibiayai dengan 

srrmber lain (double accountingl. 

Petunjuk leknis Bosda SMA Swasta, SMK Swasfa, Dan SIB Swasta ProvinsiJawaTengah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaqn Provinsi Jawa Tengah 2019 

BAB III 

PENYALURAN BOSDA 

A. PRINSIP PENERIMAAN BOSDA 

Penyelenggaraan BOSDA diselenggarakan berdasarkan 

prinsip-prinsip : 

1. Transparan adalah keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan 

informasi tentang pengelolaan dana BOSDA. 

2. Akuntabel adalah pengelolaan dana BOSDA dapat 

dip e rtanggungj awabkan. 

3. Efektif adalah kegiatan yang dibiayai oleh BOSDA dapat 

mencapai target yang telah ditetapkan. 

4. Efisien adalah penggunaan dana BOSDA dapat 

menghasilkan keluaran yang maksimal. 

5. Ekonomis adalah penggunaan dana BOSDA harus 

digunakan secara hati-hati, cermat, hemat dan tidak 

boros. 

6. Tertib adalah pengelolaan dana BOSDA harus dilakukan 

secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran. 

7. Kepatuhan adalah dalam pengelolaan dana BOSDA harus 

memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan 

dengan wajar dan proporsional. 

8. Kewajaran adalah penggunaan dana BOSDA harus 

memperhatikan batas kewajaran yang disesuaikan dengan 

kondisi Sekolah. 

B. TATA CARA PEIIYALURAN 

1. Calon penerima BOSDA pada setiap satuan pendidikan 

harus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

2. Berdasarkan alokasi Dana BOSDA yang tercantum dalam 

Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah 

Dana BOSDA, Kepala Satuan Pendidikan menJrusun 

Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Dana 

BOSDA. 

3. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan menyampaikan usulan 

pencairan BOSDA kepada BPKAD dengan dilampiri 

Keputusan Gubernur tentang penetapan calon penerima 

BOSDA dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 

masing-masing satuan pendidikan penerima BOSDA' 

Petunjuk Ieknis Sosda SMA Swasfa, SMK Swasta, Dan SLB Swasta Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pendidikan dqn Kebudayaan Provinsi Jawo Tengah 2019 

4. BOSDA disalurkan pada Triwulan IV kepada masingmasing 

satuan pendidikan penerima hibah melalui transfer 

rekening sekolah. 

C. TATA CARA PENCAIRAN BOSDA 

Dalam rangka pencairan BOSDA satuan pendidikan 

penerima wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Mengajukan surat permohonan pencairan dana BOSDA 

dengan dilengkapi : 

a. NPHD; 

b. Nomor rekening sekolah; 

c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; 

d. NPWP Sekolah; 

e. RAB. 

2. Surat permohonan yang telah dilengkapi persyaratan 

sebagaimana tersebut angka 1 disampaikan kepada 

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melalui Cabang 

Dinas Pendidikan di wilayahnya masing-masing. 

3. Berdasarkan surat permohonan yang diterima dari 

masing-masing satuan pendidikan diwilayah kerjanya, 

Kepala Cabang Dinas Pendidikan menyampaikan 

rekapitulasi satuan pendidikan penerima BOSDA yang 

memuat nama satuan pendidikan, alamat satuan 

pendidikan, narna kepala sekolah, narna bendahara 

BOSDA, nomor rekening sekolah, dan besaran BOSDA 

yang akan disalurkan ke masing-masing satuan 

pendidikan. 

4. Berdasarkan usulan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan 

Wilayah I s.d XIII, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

melakukan pengusulan pencairan dana BOSDA kepada 

BPKAD Provinsi Jawa Tengah. 

PetunjukTeknis Bosda SMA Swasta, SMK Suvasta, Dan SLB Swasta Provinsi Jawa Tengah 

E

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jqwa Tengah 2019 

BAB IV 

PERTANGGUNET.IAWABAN, PELAPORAN DAN PENGENDALIAN 

A. PERTANGGUNCI.IAWABAN 

1. Bendahara Sekolah Dana BOSDA pada SMA, SMK, 

dan SLB Swasta melaporkan realisasi belanja Dana 

BOSDA setiap bulannya kepada Kepala SMA, SMK, 

dan SLB Swasta berupa pengesahan Buku Kas 

Umum dan Buku Pembantu, dengan melampirkan 

bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap, paling 

larnbat tanggal 10 bulan berikutnya. 

2. Berdasarkan Buku Kas Umum dan Elutru Pembantu 

yang telah mendapat pengesahan Kepala SMA, 

SMK, dan SLB Swasta, Bendahara Dana BOSDA 

menJrusrrn Laporan Realisasi Belanja Dana BOSDA 

masing-masing SMA, SMK, dan SLB Swasta setiap 

tanggal 1O bulan berikutnya. 

3. Bendahara Dana BOSDA pada SMA, SMK, dan SLB 

Swasta, menyampaikan Laporan Realisasi Belanja 

Dana BOSDA kepada Kepala SMA, SMK, dan SLB 

Swasta, untuk selanjutnya disampaikan kepada 

Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 

paling lambat tanggal 10 Janu ari 2O2O. 

4. Penyampaian Laporan Realisasi Belanja Dana 

BOSDA sebagaimana dimaksud ang[

Dinas Pendidikan don Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2019 

9. 

10. 

11. 

Setiap terjadi transaksi, baik penerimaan maupun 

pengeluaran, uang dibukukan sesuai dengan tanggal 

terjadinya transaksi; 

Pemungutan dan f ata'u pemotongan dan penyetoran pajak 

atau transaksi barang dalam jumlah tertentu dilakukan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana 

BOSDA sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis, maka 

penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab penerima 

bantuan. 

B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

1. Penerima Dana BOSDA wajib menyampaikan laporan 

pertanggung jawaban kegiatan dan penggunaan dana 

paling lambat tanggal 1O Januari2O2O. 

2. Lapor,an pertanggungjawaban penggunaan dana memuat : 

a. Uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai 

melalui dana BOSDA yang diterima; 

b. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaranl penggunaan 

dana BOSDA; 

c. Pembukuan/administrasi, serta bukti dan dokumen 

pendukung bukti pengeluaran, dengan disertakan 

fotocopy RI(AS; 

d. Hambatanlkendala yang dihadapi dan cara mengatasi 

hambatanlkendala jika memang ada. 

3. Laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap 2 

(dua), dijilid, dan disampaikan kepada Kepala BPKAD 

Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. 

c. PENGENDALIATiI, MONITORTNG, DAN EVALUASI 

Penyelenggaraan Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi 

Dana BOSDA dilakukan oleh : 

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa 

Tengah. 

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I -XIII sesuai 

wilayah tugasnYa; 

3. Pengawas Pembina SMA, SMK, dan SLB; 

Petunjuk leknis Eosda SMA Swasfa, SMK Svvasta, Dan SLB Swasta Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pendidikqn dan Kebudayaan Provinsi Jqwa Tengah 2019 

BAB V 

PENUTUP 

Petunjuk teknis pemberian dana BOSDA ini merupakan 

acua.n bagi pihak- pihak terkait dalam implementasi dana 

BOSDA bagi SMA, SMK, dan SLB Swasta di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2OI9. 

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis 

ini bersifat mengikat, n€unun strategi untuk menjalankan 

ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi sekolah masingmasing, 

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Melalui Petunjuk Teknis ini diharapkan pemanfaatan 

dana BOSDA berjalan secara optimal dan dapat meminimalkan 

kendala-kendala dalam praktek penyelenggaraanoy?, sehingga 

tduan BOSDA dalam meningkatkan akses dan mutu 

pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dapat tercapai lebih cepat. 

KEPALA DINAS PENDIDII(AN DAN 

VINSI JAWA TENGAH, 

o 

DISDIKBUD 

J< TP M. 

Tingkat I 

510 198503 1 019 

Petunjuk Teknis Bosda SMA Swasfa, SMK Swasta, Dan SLB Swasta Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pendidikan dan Kebudoyaon Provinsi Jqwa Tengah 2019 

LAMPIRAN 

1 . Contoh 

2. Contoh 

3 

PetunjukTeknis Bosda SMA Swasta, SMK Swasta, Dan SLB Swasfa ProvinsiJawa Tengah 

E

C 

g 

ro 

Ol 

ol 

E 

Ot 

oN 

= 

(I, 

F 

E (oql 

c 

o, 

F 

(g3(o 

h{ 

o z 

F t{ 

=v 

.C (ool 

o, 

F (o3(, 

'6 c 

o 

o- 

.c, 

(I, 

'tr 

c 

o) 

E 

o 

o- 

t! 

t 

.E 

o 

g (, 

-c (o 

'o. 

=d 

fil 

f 

th 

) 

(I, 

c) 

?. 

I G 

E t! 

tt oo 

E'I 

c 

G 

f 

'6 c 

o 

o- 

=a 

tI, 

o (! 

o- 

o) 

v 

o 

tt) 

o co 

(Eei 

-o= 

-- 

o 

o 

It 

G' 

E 

t! 

:, 

(9 

C,l 

c 

g 

(o 

E (u 

a 

=o 

-g t! 

CL 

o 

Y 

oq 

o ooc; 

o 

o. 

d 

ctt 

c 

IE 

,lt 

o 

o) 

c 

IOJ 

d 

o 

E 

o 

z 

(o 

E 

ro 

z 

(n 

(o 

g) 

C 

o 

(o 

-:z 

c (I] 

co

PAKTA INTEGRITAS HIBAH DAERAH 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama : 

Jabatan : 

Nama Lembaga i 

Alamat Lembaga : 

Kepala Sekolah 

SMA 

dalam rangka pelaksanaan hibah daerah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

nomor dan tanggal 2019 

menyatakan bahwa saya : 

a. akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan 

dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah; 

b. bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah daerah; 

c. melaporkan penggunaan hibah daerah sesuai ketentuan yang tertuang dalam 

Naskah Perjanjian Hibah Daerah. 

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas 

Hibah Daerah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Semarang, .......2019 

KEPALA SMA 

nlaturei

KOP SURAT SEKOLAH 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH DAERAH 

Yang beftandatangan di bawah ini Kepala SMA ............................../ menyatakan 

bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang 

bersumber dariAPBD ProvinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sesuai Naskah 

Perjanjian Hibah Nomor dan tanggal ... 

20t9. 

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai ketentuan 

yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima untuk kelengkapan administrasi 

dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Semarang, 

.......20L9 

KEPAI.A SMA 

A4aterei

KOP SURAT SEKOLAH 

Semarang, 

2019 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Perihal 

1 (satu) berkas 

Permohonan Pencairan 

Hibah Daerah 

Kepada Yth. 

Gubernur Jawa Tengah 

u.p. Kepala BPKAD 

Provinsi Jawa Tengah 

di 

SEMARANG 

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor 

dan tanggal ... 

2019, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Hibah 

Daerah dimaksud dengan persyaratan sebagaimana terlampir. 

Selanjutnya penyaluran dana hibah dimaksud agar ditransfer ke 

Lembaga Pengelola Hibah Provinsi Jawa Tengah pada Bank Jateng 

Cabang ..... pada nomor rekening ..(copi buku tabungan 

terlampir). 

Demikian untuk menjadikan maklum. 

Semarang, .... 

20t9 

KEPAI.A SMA

GUBERITT'R JAWA TENGAII 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 2! ,Iahun Arylg 

TENTANG 

PEI{YELENGGAIR.TIU{ BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SEKOT AH 

MENENGAH ATAS SWASTA, SEKOLAH MENENGAH KE"ruRUAN SWASTA, DAN 

SEKOI"AH LUAR BIASA SWASTA DI PROVINSI JAWA TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Menimbang 

a. bahwa dalam rangka pemerataan layanan dan peningkatan mutu 

pendidikan, perlu diberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah 

kepada Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah 

Kej uruan Swasta, dan Sekolah Luar Biasa Swasta di Provinsi 

. Jawa Tengah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Tengah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Penyelenggara.an Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk 

Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan 

Swasta, dan Sekolah Luar Biasa Swasta di Provinsi Jawa Tengah; 

Mengingat 

1. 

2. 

3. 

+. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara 

Tahun 1950 halaman 86-921; 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor a301); 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Guru Dan Dosen 

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a586); 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 

Nomor 157, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia 

Nomor a586);

5. Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tanrr:bahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang 

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standa'r 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

' Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 91, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4960); 

3. peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Dan Penyelenggaraan Pendidikan (l,embaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 

tentangPembentukalDanSusunanPeralgkatDaerah(Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan 

l,embaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2O|A-2O23 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan l'embaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2Ol9 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2OLg Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 106); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLL tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorl3 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangn Daeratr (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 20lt Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OLT tentang 

Tata Car:a Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daeratr, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daeratr Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 

Rencana Keda Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

' Indonesia Tahun 2Afi Nomor L3l2l; 

15. Peraturan Gubenlur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2Ol8 Nomor 83); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEI{YELENGGARAAN BANTUAN 

OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SEKOLAH MENENGAI{ 

ATAS SWASTA, SEKOI,AH MENENGAH KE.]URUAN SWASTA, DAI{ 

SEKOI,AH LUAR BIASA SWASTA DI PROVINSI JAWA TENGAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagran Kesatu 

Umum 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalatr Provinsi Jawa Tengah. 

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa 

Tengah. 

7. lnspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

B. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD 

adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

9. Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal yang terdiri dari Taman Kanak-Kalak 

(TK)/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar 

Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah 

Pertarna Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah 

Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruar 

(SMK)/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar 

Biasa (SLB). 

10. Kepala Sekolah adalah Kepala Taman Kanak-Iknak {TK)/Taman Kanak-Kanak 

Luar Biasa.(TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 

(SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa 

(SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Kejuruan Luar 

Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB). 

11. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum 

pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjuta.n dari SMP, MTs, atau 

bentuk lain yang sederaliat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui 

sama/ setara SMP atau MTs. 

12. Sekolah Menengah Kejuruan, yang seianjumya disingkat SMK, adalah salah 

satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 

kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP 

MTs, atau bentuk lain yang seder4jat atau lanjutan dari hasil belajar yang 

diakui sama atau setara SMP atau MTs. 

13. Sekoiah Lu ar Biasa yang selanjubrya disingkat SLB adalah sekolal khusus beg 

anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. 

14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan pada jalur formal, nonformal, darl informal pada setiap jenjarg dan 

jenis pendidikan. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

16. Rencana Kerja Anggaran Sekolah yal1g selanjutnya disingkat RKAS adalah 

dokumen perencana€rn dan pengalggaran pada satuan pendidikan.

17. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah 

program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah kepada Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah 

Menengah Kejuran Swasta, dan Sekolah Luar Biasa Swasta Provinsi Jawa 

Tengah. 

Bagran Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(U Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan 

program pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. 

{21 Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk : 

a. Meringankan beban biaya operasional sekolah; 

b. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan; dan 

c. meringankan beban biaya operasional terutama bagr siswa miskin pada 

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

Bagran Ketiga 

Prinsip 

Pasal 3 

(1) BOSDA diselenggarakan dengan prinsip : 

a. transparan; 

b. akuntabel; 

c. efektif; 

d. efisien; 

e. ekonomis; 

f. tertib; 

g. kepatuhan; dan 

h.kewajaran. 

(21 Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu 

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan 

mendapatkan informasi tentang pengelolaan BOSDA. 

(3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu 

pengelolaan BOS DA dapat dipertanggungiawabkan. 

{4) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kegiatan yang 

dibiayai oleh BOSDA dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 

(5) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu 

penggunaan BOSDA dapat menghasilkan keluaran yang maksimal. 

(6) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu 

penggunaan BOSDA harus digunakan secara hati-hati, cermat, hemat dan tidak 

boros. 

tT) Prinsip tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pengelolaan 

BOSDA harus dilakukan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.

(8) Prinsip kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu dalam 

pengelolaan BOSDA harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan 

dengan wajar dan proporsional. 

(9) Prinsip kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu 

penggunaan BOSDA harus memperhatikan batas kewajaran yang disesuaikan 

dengan kondisi Sekolah. 

Bagian Keempat 

Ruang Lingkup 

Pasal 4 

Ruang lingkup penyelenggaraan BOSDA meliputi 

a. Penerima BOSDA; 

b. Alokasi anggaran; 

c. Penyaluran BOSDA; 

d. Penetapan Penerima BOSDA; 

e. Pelaksanaan dan penatausahaan; 

f. Penggunaan;. 

g. Pelaporan dan pertangggungjawaban; 

h. Monitoring dan evaluasi; 

i. Sanksi; dan 

j. Pembiayaan. 

BAB II 

PENERIMA BOSDA 

Pasal 5 

(1) Yang berhak menerima BOSDA terdiri dari : 

a. SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB Swasta yang telah memiliki Nomor Pokok 

Sekolah Nasional {NPSN} ; 

b. SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB Swasta yang telatr memiliki tnn 

pendirian / operasional. 

{2) Penerima BOSDA berkewajiban : 

a. menyusun RKAS; 

b. memiliki rekening atas nama sekolah; 

c. memberikan data siswa yang akurat; 

d. memberikan keringanan dan/atau membebaskan peserta didik dari keluarga 

miskin; 

e. melakukan sinkronisasi peserta didik melalui Data Pokok Pendidikan 

(DAPODIK); 

f. menggunakan BOSDA sesuai ketentuan; dan 

g. mempertanggungiawabkan penggunaan BOSDA.

BAB III 

ALOKASI ANGGARAN 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Daeratr mengalokasikan anggaran pada APBD untuk BOSDA SMA 

Swasta, SMK Swasta dan SLB Swasta. 

{2) Anggaran BOSDA dialokasikan melalui belanja tidak langsung/hibah. 

BAB IV 

PENYALURAN BOSDA 

Pasal 7 

(1) BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disalurkan setelah dilakukan 

penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah. 

(2) BOSDA disalurkan langsung ke masing-masing rekening sekolah penerima. 

BAB V 

PENETAPAN PENERIMA BOSDA 

Pasal 8 

{1) Gubenur menetapkan daftar penerima BOSDA pada setiap Satuan Pendidikan 

dengan Keputusan Gubernur. 

(2) Daftar penerima BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan 

oleh Kepala Dinas berdasarkan DAPODIK. 

BAB VI 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Pasal 9 

{1) BOSDA SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB Swasta disalurkan oleh BPKAD 

dengan mekanisme hibah yang besarannya untuk setiap satuan pendidikan 

didasarkan atas data dari Dinas yang telah ditetapkan dengan Keputusan 

Gubernur. 

(2) Penyaluran BOSDA dilakukan dalam setiap semester {Januari - Juni) dan (Juli - 

Desember). 

{3) Proporsi penyaluran BOSDA terdiri dari : 

a. Semester I : 5O yo dari alokasi satu tahun 

b. Semester II : Sff/o dari alokasi satu tahun

Pasal 10 

(1) Bendahara BOSDA pada masing-masing SMA Swasta, SMK Swasta dan 

SLB swasta, rnenyampaikan rekerring BOSDA atas nama SMA Swasta, 

SMK Swasta dan SLB swasta yang bersangkutan. 

(2) Bendahara BOSDA pada rnasing-masing satuan pendidikan mencatat 

trasaksi BOSDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Apabila sampai berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa BOSDA pada 

SMA Swasta, SMK Swasta dal SLB swasta, rnaka sisa BOSDA tetap 

berada di rekening sekolah dan selanjutnya digunakrn ksmfoeli pada 

tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan 

peratura,rr perundang-undangan. 

BAB VII 

PENGGUNAAN 

Pasal 11 

(1) Satuan pendidikan wajib rnenggunakan BOSDA tersebu[ secara transparan 

sesuai dengan RKAS Jang telah disusun berdasarkan prinsip 

penyelenggaraarr BOSDA. 

(2) Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Kepala 

Dinas. 

BAB VIII 

PELAPORAN DAN PERTANGGU NGJAWABAN 

Pasa-l 12 

(1) Bendahara BOSDA pada SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB Swasta, 

melaporkan rsalisasi belanja BOSDA setiap bulan kepada Kepala SMA 

Swasta, SMK Swasta dan SLB swasta, berupa pengesahan Buku Kas 

Umum dan Buku Pembantu, dengan melarnpirkan bukti-bulrti belanja 

yang sah dan lengkap. 

(2) Berdasarkan Buku Kas lJmum dan Buku Pernbantu yang telah mendapat 

pengesahan, Bendahara BOSDA menJrusun Laporan Realisasi Belanja 

BOSDA masing-masing SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB Swasta 

setiap semester. 

(3) B endahara BOSDA pada SMA Svrasta, SMK Swasta dan SLB swasta, 

menyampaikan Laporan Realisasi Belanja BOSDA kepada Kepala SMA 

Swasta, SMK Swasta dan SLB swasta. 

(4) Penyarnpaian Laporan Realisasi Belanj a BOSDA sebagairnana dirnaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri Surat Pernyataan Tanggung jawab 

(SPfJB) Kepala SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB swasta.

(5) Kepala Satuan Pendidikan berta:rggungiawab secara formal dan material 

atas belanja BOSDA yang dikelola oleh rnasing-masing Satuan Pendidikan. 

BAB IX 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 13 

(1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

BOSDA. 

(2) Pelaksanaan rronitoring dan evaluasi sebagai:nana dilrraksud pada ayat 

(1) Gubernur menunjuk Kepala Dinas. 

(3) Guna kelancara:: pelaksanaan tugas sebagairrrana dirnaksud ayat (2) 

Kepala Dinas membentuk Tirn evaluasi dan rnonitoring pelaksanaan 

BOSDA. 

BAB X 

SANKSI 

Pasal 14 

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan 

daerah dan / atau Sekolah diberikan oleh pejabat berwenang dalarn bentuk: 

a. tuntuta.n perbendaharaan dan ganti rugi; 

b. proses hukurr; dan 

c. pemblokiran dan/ atau penghentian penyaluran BOSDA untuk periode 

berikutnya. 

BAB )( 

PEMBIAYAAN 

Pasal 15 

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubermrr 

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Pasal 16 

Penganggaran BOSDA diberikan sesuai kemampuan Keuangan Daerah. 

BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

Penyaluran BOSDA khusus untuk Tahun Anggaran 2019 disalurkan ke satuan 

pendidikan penerima BOSDA dalam 1 (satu) tahap pada Semester II.

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

Agar Setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengunduuagan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal - 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWATENGAH 

Ditetapkan di Semarang 

I 

September 2C1t 

TENGAH 

owo 

SRI PURYO 

SOEDARMO 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2OI9 NOMOR?+ v

Juknis Bosda SMA-SMK-SLB Swasta 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?