kwitangologi!

Penyiksaan
Selama 4 tahun, kurang lebih 870 orang menjadi korban penyiksaan dengan rincian 752 orang
luka-luka dan 118 tewas. KontraS menemukan celah terkait praktik penyiksaan yang terus berulang dari
tahun ke tahun. Kelemahan dalam penghapusan dan pencegahan penyiksaan yang memberi jalan pada
impunitas atas penyiksaan sebagai “opportunity crime.”
Sejumlah aspek yang mendukung pada impunitas adalah lemahnya norma antipenyiksaan
dalam hukum dan peraturan perundang – undangan, serta sistem kelembagaan. Praktik penyiksaan
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut tidak hanya berdampak pada tidak sahnya alat bukti
pengakuan tersangka, melainkan kualitas dari proses hukum itu sendiri yang menjadi buruk.
Hak atas Kebebasan
Berkumpul dan Berekspresi
Kebebasan berekspresi dan berkumpul menjadi salah satu topik problematik yang membayangi
situasi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia adalah terkait dengan kualitas kebebasan berkumpul.
Isu ini merupakan isu fundamental yang rentan mendapatkan tantangan untuk ditegakkan. Dalam arti
pemerintah harus memiliki trik khusus untuk menjamin berjalannya kualitas demokrasi dengan perlindungan
hak-hak fundamental yang memberikan corak atas karakter demokrasi itu sendiri, salah satunya melalui
perlindungan kebebasan berkumpul.
Sepanjang lima tahun belakang ini (2014 hingga 2018), polisi masih menjadi
institusi yang dominan terlibat. TNI juga ditemukan masih terlibat dalam
persoalan ini. TNI seharusnya menjaga jarak dalam permasalahan sipil sesuai dengan nafas reformasi